Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi pernyataannya terkait 100 juta angka orang miskin di Indonesia yang sempat menuai pro kontra.

Klarifikasi ini disampaikan SBY melalui akun resmi Twitter-nya, @SBYudhoyono, Rabu (1/8/2018).

Sebelumnya, seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (30/7/2018), SBY mengatakan, orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurut SBY, hal itu disepakati dalam pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo.

Baca juga: SBY: Presiden Selanjutnya Harus Mampu Atasi Kemiskinan 100 Juta Orang

SBY menyebutkan, dalam pertemuan tersebut diidentifikasi apa saja yang dihadapi rakyat miskin yang menurut dia angkanya mencapai sekitar 100 juta orang.

Menanggapi pernyataan SBY, pemerintah membantah angka orang miskin yang disebut SBY.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 menyebutkan angka orang miskin jauh di bawah 100 juta.

Namun, menurut SBY, terkait pernyataannya, harus melihatnya dengan "The bottom 40".

"Banyak yg salah mengerti arti "the bottom 40%", kemudian langsung berikan sanggahan ~ "Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta org" *SBY*," demikian bagian klarifikasi SBY dalam twitnya, Rabu siang.

“Ada pejabat negara yang mengatakan menurut BPS yang miskin hanya sekitar 26 juta. Tentu saya SANGAT MENGERTI angka itu *SBY*,” lanjut dia.

SBY menyebutkan, istilah "the bottom 40%" digunakan oleh World Bank Group, yaitu 40 persen penduduk "golongan bawah" di masing-masing negara.

Baca juga: Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Ini Hitungan yang Dipakai SBY

Menurut dia, di negara berkembang yang angka income perkapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin, dan "di atas miskin" (near poor).

"Ketika saya jadi Ketua HLP PBB (bersama PM Inggris & Presiden Liberia) susun bahan "SDGs", "the bottom 40%" jadi perhatian utama *SBY*," twit SBY.

Kelompok inilah yg mesti dibebaskan dari kemiskinan & ditingkatkan taraf hidupnya, dgn meningkatkan pendapatan (income) mereka *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 1, 2018

SBY mengatakan, kelompok ini sangat rawan dan mudah terdampak jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako.

Dengan melemahnya ekonomi, lanjut SBY, "the bottom 40%" mengalami persoalan.

"Ini saya ketahui dari hasil survey & dialog saya dgn ribuan rakyat di puluhan kab/kota *SBY*," kata dia.

Oleh karena itu, SBY berpendapat, hal ini harus menjadi pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

Mengenai tanggapan pemerintah bahwa angka orang miskin di kisaran 26 juta, SBY mengaku memercayainya dan memahami bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan pekerjaan mudah.

Selama 10 tahun menjabat presiden, bersama Jusuf Kalla (2004-2009) dan Boediono (2009-2014), SBY menyebutkan, berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 6 persen yang dicapai melalui program pro-rakyat yang masif.

"Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1%. Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3% *SBY*," kata SBY.

Melalui twitnya, SBY juga menyatakan mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda beberapa proyek infrastruktur demi menyelamatkan perekonomian negara.

“Biasanya dalam musim pemilu, kalau berbeda posisi langsung DIHAJAR. Saya bukan tipe manusia seperti itu. Kalau benar harus saya dukung *SBY*” demikian SBY pada akhir twitnya.

Kriteria World Bank

Sebelumnya, pernyataan SBY soal angka orang miskin di Indonesia yang mencapai 100 juta memicu kontroversi.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan memastikan angka yang dipakai SBY benar.

Menurut dia, SBY tidak menggunakan standar miskin yang ditetapkan oleh BPS, tetapi standar yang ditetapkan oleh World Bank.

Berdasarkan kriteria World Bank, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pendapatan di bawah 2 dolar per harinya.

Dengan asumsi harga dollar saat ini Rp 13.000, maka seseorang dikatakan miskin jika menerima uang di bawah Rp 26.000 dalam satu hari.

Jika mengacu pada parameter tersebut, maka angka orang miskin yang ada di Indonesia berjumlah 4 7% dari total populasi, yakni ada di kisaran 120 juta orang miskin.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, BPS berpatokan pada metode yang digunakan Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan.

Baca juga: Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS

Jika dibandingkan September 2017, ada kenaikan 3,63 persen garis kemiskinan dari Rp 387.160 per kapita per bulan menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan.

Namun, hitung-hitungannya bukan dengan membagi pendapatan Rp 401.220 per bulan menjadi Rp 13.374 per hari.

Suhariyanto mengatakan, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni jumlah anggota keluarga.

"Kalau dibagi 30 hari, saya rasa tidak relevan. Saya sarankan dikalikan anggota rumah tangga. Kan yang dibutuhkan per rumah tangga," kata Suhariyanto.

Menurut dia, keluarga miskin memiliki anak lebih banyak. BPS mendapat angka 4,5 rata-rata anggota keluarga. Jadi, pendapatan perkapita per bulan tersebut dikalikan dengan 4,5. Didapatkan hasil Rp 1,8 juta.

Baca juga: Kepala BPS soal Tudingan Kemiskinan Naik 50 Persen: Kalau Ngomong Harus Pakai Data...

Dengan indikator itu, BPS mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018. Angka kemiskinan mencapai 9,8 persen.

Angka ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada di level single digit.

Pada Maret 2018, persentasenya sebesar 10,64 persen. Jumlah orang yang masuk kategori miskin pun menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.