Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melalui Twitter, SBY Klarifikasi soal Pernyataan 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Kompas.com - 01/08/2018, 16:38 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

"Ini saya ketahui dari hasil survey & dialog saya dgn ribuan rakyat di puluhan kab/kota *SBY*," kata dia.

Oleh karena itu, SBY berpendapat, hal ini harus menjadi pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang.

Baca juga: SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

Mengenai tanggapan pemerintah bahwa angka orang miskin di kisaran 26 juta, SBY mengaku memercayainya dan memahami bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan pekerjaan mudah.

Selama 10 tahun menjabat presiden, bersama Jusuf Kalla (2004-2009) dan Boediono (2009-2014), SBY menyebutkan, berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 6 persen yang dicapai melalui program pro-rakyat yang masif.

"Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1%. Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3% *SBY*," kata SBY.

Melalui twitnya, SBY juga menyatakan mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda beberapa proyek infrastruktur demi menyelamatkan perekonomian negara.

“Biasanya dalam musim pemilu, kalau berbeda posisi langsung DIHAJAR. Saya bukan tipe manusia seperti itu. Kalau benar harus saya dukung *SBY*” demikian SBY pada akhir twitnya.

Kriteria World Bank

Sebelumnya, pernyataan SBY soal angka orang miskin di Indonesia yang mencapai 100 juta memicu kontroversi.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan memastikan angka yang dipakai SBY benar.

Menurut dia, SBY tidak menggunakan standar miskin yang ditetapkan oleh BPS, tetapi standar yang ditetapkan oleh World Bank.

Berdasarkan kriteria World Bank, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pendapatan di bawah 2 dolar per harinya.

Dengan asumsi harga dollar saat ini Rp 13.000, maka seseorang dikatakan miskin jika menerima uang di bawah Rp 26.000 dalam satu hari.

Jika mengacu pada parameter tersebut, maka angka orang miskin yang ada di Indonesia berjumlah 4 7% dari total populasi, yakni ada di kisaran 120 juta orang miskin.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, BPS berpatokan pada metode yang digunakan Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan.

Baca juga: Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS

Halaman:


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com