4 Hoaks soal CPNS 2018

Kompas.com - 01/08/2018, 15:38 WIB
Hoaks/Hoax ThinkstockHoaks/Hoax

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2018.

Namun, berbagai informasi hoaks soal CPNS kerap kali beredar. Kemenpan RB pun mengingatkan agar masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi terkait CPNS 2018 melalui saluran resmi kementerian, baik situsweb maupun media sosial.

Terkadang, informasi hoaks yang sama kembali menyebar. Pastikan kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Berikut 4 informasi hoaks yang pernah mencuat soal CPNS 2018:

1. Hoaks soal formasi pengangkatan CPNS 2016-2019

Foto-foto yang berisi informasi mengenai e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019 menyebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Informasi ini diklarifikasi oleh akun resmi instagram Kementerian Hukum dan HAM RI, yang menyebutkan bahwa ini tidak benar atau hoaks.

 

Belum Ada Penetapan Formasi CPNS JAKARTA - Saat ini tengah banyak beredar kabar mengenai pendaftaran CPNS tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoax. "Belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaraan CPNS tahun 2018. Kabar yang beredar di masyarakat kami pastikan hoax," tegas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06). Lanjutnya dikatakan bahwa, pada tahun 2018 ini memang ada rencana penerimaan CPNS, terutama untuk formasi guru, tenaga kesehatan, serta formasi spesifik lainnya yang membidik Nawacita dan sesuai dengan core business instansi. "Semua masih dalam proses. Sampai saat ini usulan formasi yang disampaikan oleh instansi melalui e-formasi masih dalam tahap validasi," jelasnya. Informasi yang beredar di berbagai media sosial itu seolah-olah pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018. Disana disebutkan kriteria yang diperlukan, susunan formasi, dokumen yang dibutuhkan, alur pendaftaran, dan kuota penerimaan CPNS. Untuk itu mohon kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati dengan berbagai informasi simpang siur yang beredar namun tidak jelas sumbernya. "Semua informasi resmi terkait kebijakan pendayagunaan aparatur negara, termasuk rencana penerimaan CPNS tahun 2018, akan kami sampaikan melalui website menpan.go.id," ujarnya. (HUMAS MENPANRB)

A post shared by Kemenkumham_RI (@kemenkumhamri) on Jun 24, 2018 at 6:20am PDT

Klarifikasi juga diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui situsweb resminya yang menyatakan bahwa belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaran CPNS 2018.

Dalam berita tersebut juga disebutkan kriteria yang diperlukan, susunan formasi, dokumen yang dibutuhkan, alur pendaftaran, dan kuota penerimaan CPNS.

Baca selengkapnya: Hoaks Formasi Pengangkatan CPNS

2. Hoaks seminar pengadaan CPNS 2018 

Beberapa waktu lalu, tersebar pamflet seminar nasional pengadaan CPNS 2018 yang melibatkan Kemenpan RB.

Kemenpan RB menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk menyelengggarakan seminar nasional mengenai pengadaan CPNS.

Baca selengkapnya: Hoaks Seminar Pengadaan CPNS 2018

3. Hoaks informasi dan susunan CPNS 2018

Informasi yang tersebar ini berisi tentang petunjuk teknis mengenai persyaratan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer se-kabupaten di Indonesia pada 2018-2019.

Terdapat logo Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada bagian kanan cover dari informasi yang beredar tersebut.

Hoaks informasi terkait format dan susunan CPNS 2018Doc. BKN Hoaks informasi terkait format dan susunan CPNS 2018

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, informasi petunjuk teknis tersebut adalah hoaks.

"Iya juknis (petunjuk teknis) pemberkasan itu hoaks," kata Ridwan kepada Kompas.com.

Ridwan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait CPNS 2018.

"Sudah berkali-kali kami sampaikan agar hanya memercayai referensi informasi dan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN," kata Ridwan. 

Baca selengkapnya: Hoaks Susunan CPNS 2018

4. Hoaks Surat Kemenpan RB tentang Pembekalan CPNS

Surat bertanda tangan Sekretaris Kemenpan RB mengenai daftar nama peserta pembekalan CPNS adalah tidak benar alias hoaks.

Kemenpan RB menyatakan tak pernah mengeluarkan surat ini. Informasi soal penyebaran surat ini didapatkan kementerian dari masyarakat.

"Kami dapat beberapa info dari masyarakat. Itu hoax," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir kepada Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Surat tersebut ditujukan kepada kepala daerah tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat pembina kepegawaian daerah.

Para pejabat terkait diminta unutk mengumumkan nama calon PNS dan memberikan pembekalan.

Surat palsu Sekretaris KemenPAN RB kepada para Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut menyebut adanya nama calon PNS dan formasinya, serta meminta para pejabat tersebut untuk mengumumkan dan memberi pembekalan. Dok. Kemenpan RB Surat palsu Sekretaris KemenPAN RB kepada para Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut menyebut adanya nama calon PNS dan formasinya, serta meminta para pejabat tersebut untuk mengumumkan dan memberi pembekalan.

Isi surat tersebut:

Menindaklanjuti perihal tahapan akhir yang dilakukan oleh masing-masing kementerian terkait, tentang Penyampaian Daftar Nama Peserta Pembekalan CPNS Golongan II dan II formasi tahun 2017, dengan ini diberitahukan kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten bahwa nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 telah lengkao, berupa nama berikut formasinya yang tertera dalam 1 bundel lampiran ini.

Kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, porvinsi, kota maupun kabupaten diharapkan untuk menyampaikan pengumuman ini, berikut pelaksanaan pembekalan.

Sekian pemberitahuan ini, harap menjadi periksa adanya.

Kemenpan RB mengimbau masyarakat untuk mengecek setiap informasi yang diterima terkait CPNS yang diperoleh selain dari situsweb resmi, email, atau media sosial Kemenpan RB.

Baca selengkapnya: Hoaks Surat Kemenpan RB

Kompas TV  Hal itu disampaikan usai ia memberikan pengarahan dan pembekalan kepada CPNS di Kalimantan Selatan.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X