Kompas.com - 01/08/2018, 14:35 WIB
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/8/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/8/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, tidak ada novum atau bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali yang dimohonkan terpidana Mohamad Sanusi.

Jaksa meminta Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan mantan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.

"Setelah kami baca saksama, tidak ditemukan novum atau kekeliruan hakim sebagai dasar untuk dapat mengajukan PK atas putusan yang sudah inkrah," ujar jaksa KPK Budi Sarumpaet di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Jero Wacik, Choel Mallarangeng hingga M Sanusi Ajukan PK ke MA

Menurut jaksa, materi permohonan PK merupakan pengulangan materi pembelaan yang diajukan Sanusi dalam tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama.

Atas putusan tingkat pertama, Sanusi juga tidak mengajukan kasasi, sehingga putusan hakim telah berkekutan hukum tetap.

Selain itu, jaksa KPK menilai, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding yang diajukan KPK telah sangat komprehensif sesuai fakta hukum dan alat bukti yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi.

"Kami jaksa penuntut umum memohon majelis memutus menolak seluruh alasan permohonan PK. Memohon supaya majelis menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI pada 2017," kata jaksa Budi.

Baca juga: Menurut M Sanusi, Tak Semua Kamar di Lapas Sukamiskin Mewah

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding penuntut umum pada KPK terhadap vonis Mohamad Sanusi.

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu diperberat hukumannya dari 7 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Sanusi terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja melalui asisten Ariesman, Trinanda Prihantoro.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.