MK Prioritaskan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2018

Kompas.com - 31/07/2018, 17:52 WIB
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ( MK) M Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya saat ini memprioritaskan berbagai sidang perselisihan hasil Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dikatakan Guntur menanggapi kemungkinan apakah MK akan mendahulukan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait Pasal 169 huruf n dan Pasal 222.

Uji materi Pasal 169 huruf n terkait masa jabatan wakil presiden. Sementara Pasal 222 terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Prioritas yang ada saat ini menangani sengketa pilkada," ujar Guntur di gedung MK, Jakarta, Selasa (31/7/2018) sore.

Baca juga: Mungkinkah MK Memutus Uji Materi Masa Jabatan Wapres Sebelum Pendaftaran Capres Ditutup?

Menurut dia, MK hanya diberikan batas waktu penyelesaian sengketa pilkada selama 45 hari kerja per perkara sejak teregistrasi.

Saat ini, MK menangani sekitar 70 perkara sengketa Pilkada. Oleh karena itu, lanjut Guntur, MK tak bisa bergerak lambat dalam menangani sengketa pilkada yang relatif banyak.

"Iya, karena ini waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja. Karena banyak ini (perkaranya)," katanya.

Guntur menjelaskan, pada dasarnya tak ada batasan waktu bagi MK dalam menyelesaikan uji materi sebuah undang-undang.

Ia mengungkapkan, durasi penyelesaian perkara di MK cenderung bervariasi bergantung pada jenis perkara yang ditangani MK.

"Kalau kita melihat data-data penyelesaian perkara itu ada rentang, ada bisa selesai dalam tiga bulan, ada bisa selesai hampir dua tahun. Jadi tergantung dari berat ringannya perkara yang ditangani oleh MK," katanya.

Selain itu, penyelesaian perkara uji materi juga tergantung pada seberapa banyak saksi atau ahli yang ditampilkan dalam persidangan. Hal itu juga akan berpengaruh pada durasi penyelesaian sebuah perkara di MK.

Baca juga: Hakim MK: Perindo Harus Mengerti, Kami Juga Tangani Sidang Pilkada

Sebelumnya, kuasa hukum Partai Perindo, Ricky Margono, meminta agar MK memprioritaskan uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu.

Ricky meminta agar hakim MK bisa segera memutus gugatan tersebut sebelum tanggal 10 Agustus 2018. Sebab, tanggal itu merupakan batas akhir pendaftaran capres dan cawapres Pemilu 2019.

"Kenapa kami minta prioritas karena di tanggal 4 Agustus sampai tanggal 10 Agustus itu adalah deadline (pendaftaran capres dan cawapres)," kata dia.


Terkini Lainnya

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

Internasional
Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Nasional
[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

Nasional
Target Suara Capres, 'PR' untuk Timses

Target Suara Capres, "PR" untuk Timses

Nasional
Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Nasional
Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Regional
Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Regional
Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Internasional
Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Megapolitan
Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang  Ditawarkan LIPI

Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang Ditawarkan LIPI

Regional
Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Internasional
Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Megapolitan
Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Nasional
Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Megapolitan
Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Edukasi

Close Ads X