KPU Tunggu Pengganti 5 Caleg DPR Eks Koruptor dari Golkar dan PKB hingga Pukul 00.00

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu pengganti lima bakal calon anggota legislatif DPR yang merupakan mantan koruptor.

Kelimanya berasal dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengembalikan berkas dua bakal caleg ke Golkar dan tiga bakal caleg ke PKB.

Kedua parpol tersebut, kata dia, berkomitmen untuk mengganti mereka. Oleh karena itu, pihaknya menunggu hingga batas terakhir pada Selasa (31/7/2018).

"Mereka (parpol) berkomitmen akan memperbaiki daftar calon tersebut, makanya kita tunggu sampai pukul 00.00 WIB, hari ini," ujar Ilham saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Golkar Sulit Coret Dua Caleg Mantan Koruptor, Ini Alasannya

Setelah itu, KPU akan menyusun dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018.

Pada tahap ini, seluruh data akan dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS, pada 12-21 Agustus 2018.

Jika ada masukan, KPU akan mengklarifikasi kepada parpol pada 22-28 Agustus 2018. Parpol diberi waktu untuk memberi tanggapan pada 29-31 Agustus 2018.

Baca juga: Punya Bacaleg Eks Koruptor Terbanyak, Gerindra Akui Tak Bisa Deteksi

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Selain tingkat DPR, ada juga sejumlah bakal caleg DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang didaftarkan parpol.

PKPU tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Agung atas gugatan para mantan koruptor.