Menurut PPP, Keberadaan Demokrat di Koalisi Prabowo Bukan Ancaman

Kompas.com - 31/07/2018, 16:09 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai keberadaan Partai Demokrat di koalisi pengusung Prabowo Subianto tidak serta merta menjadi ancaman bagi koalisi pengusung Presiden Joko Widodo.

Ia menyadari saat ini bergabungnya Demokrat ke koalisi pengusung Ketua Umum Gerindra itu memang membawa kekuatan baru.

Namun, ia memprediksi hal itu tak terlalu berpengaruh sehingga nantinya bisa mengalahkan koalisi Jokowi.

"Itu belum bisa diukur saya kira. Saya kira dalam proses kontestasi demokrasi ada persaingan pasti akan dilihat dengan seirus. Kalau dibilang ancaman serius itu terlalu berlebihan kita menyimpulkannya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Tiket Gratis dari SBY untuk Prabowo...

Ia menilai bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Prabowo tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Arsul, hal itu merupakan fenomena politik biasa.

Arsul menambahkan, saat ini koalisi Jokowi tak ingin memusingkan bergabungnya Demokrat dalam koalisi Prabowo.

Ia mengatakan koalisi Jokowi saat ini hendak memastikan pemerintahan berakhir dengan baik di tahun 2019.

"Di koalisi Jokowi yang paling fokus adalah bagaimana pemerintahan ini bisa di sisa akhir masa jabatan itu kemudian memberikan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat baik secara lahir maupun batin," kata dia.

Baca juga: SBY: Prabowo adalah Calon Presiden Kita

Prabowo sebelumnya memastikan partainya berkoalisi dengan Demokrat di Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/7/2018).

"Kami sepakat untuk melaksanakan, untuk melakukan, kerja sama politik, tentunya akan terwujud dalam koalisi," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, kerja sama Partai Gerindra dan Demokrat dilandasi kesamaan pandangan kedua parpol yang melihat negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini dalam kondisi sulit.

"Kami juga ingin mengajak partai lain dalam koalisi yang kuat untuk memberikan solusi dan harapan kepada rakyat," kata Prabowo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X