Usai Diperiksa KPK, Kakak Kandung Cak Imin Kenal Mantan Bupati Nganjuk

Kompas.com - 31/07/2018, 15:57 WIB
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar KOMPAS.com/Achmad FaizalKetua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Abdul Halim Iskandar, kakak kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar, Selasa (31/7/2018).

Abdul diperiksa terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Politisi PKB tersebut keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.11 WIB. Abdul mengungkapkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

“Intinya saya ditanya apa yang saya tahu tentang Pak Taufiqurrahman sebagai bupati itu saja,” ujar Abdul di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: KPK Jerat Bupati Nganjuk Nonaktif dengan Pasal TPPU

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai kedekatannya dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Abdul menyebut hanya kenal sebatas pengurus partai politik.

“Dia kan orang Jombang, dia aktif di Golkar waktu itu saya aktif di PKB kenal sebagai sesama pengurus partai,”kata Abdul.

Saat ditanyai oleh wartawan mengenai jual beli aset, Abdul mengaku tak mengetahuinya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Abdul Halim Iskandar sebagai saksi untuk tersangka Taufiqurrahman.

Abdul Halim saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur.

Baca juga: Pimpinan KPK: Kami Bingung, Bupati Nganjuk Nekat Banget...

Sebelumnya, KPK telah memanggil Abdul Halim pada Rabu (25/7/2018). Namun, dia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita dua unit kendaraan. Pertama, satu unit Jeep Wrangler tahun 2012. Kemudian, satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu.

KPK menduga Taufiqurrahman menerima gratifikasi sekitar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.

Ia juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan "ongkos" proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

Nasional
FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

Nasional
LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Nasional
Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

Nasional
Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Nasional
Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

Nasional
8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

Nasional
PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

Nasional
Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

Nasional
Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Nasional
Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Nasional
Wapres: Kawal Pilkada 2020 Tanpa Mengorbankan Jiwa Masyarakat

Wapres: Kawal Pilkada 2020 Tanpa Mengorbankan Jiwa Masyarakat

Nasional
HUT Ke-16 DPD RI, Ketua DPR Minta Perkuat Gotong Royong Jalankan Amanat Rakyat

HUT Ke-16 DPD RI, Ketua DPR Minta Perkuat Gotong Royong Jalankan Amanat Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X