Masalah Pelanggaran HAM Dinilai Layak Jadi Isu Politik

Kompas.com - 31/07/2018, 13:23 WIB
Diskusi publik RANHAM : Meletakkan Kembali Pentingya Politik HAM dalam Pembangunan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Diskusi publik RANHAM : Meletakkan Kembali Pentingya Politik HAM dalam Pembangunan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) masa lalu dinilai layak menjadi perbincangan dalam isu politik menjelang pemilihan umum.

Perdebatan HAM dalam isu politik dianggap penting untuk melahirkan penuntasan masalah.

"Sah saja isu HAM masa lalu diangkat menjadi isu politik. Kita harus jadikan politik untuk menyelesaikan masalah HAM, bukan untuk merawat impunitas," ujar peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Herlambang Wiratraman dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Menurut Herlambang, temuan Elsam menunjukkan bahwa Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai acuan pembangunan bidang HAM itu hanya menjadi dokumen perencanaan semata.


Baca juga: Komnas HAM Minta Kejagung Bawa 9 Kasus Masa Lalu ke Pengadilan

Padahal, dokumen itu seharusnya bisa menjadi alat ukur komitmen politik pemerintah untuk melindungi HAM.

Elsam juga mengkritik rendahnya pembahasan tentang penyelesaian masalah HAM berat masa lalu dalam rencana aksi nasional. Salah satu penyebabnya, dinilai karena masalah impunitas.

"Kenapa RANHAM ini bermasalah, karena sedikit menyentuh impunitas," kata Herlambang.

Menurut Herlambang, masalah impunitas adalah persoalan yang mendasar. Isu soal impunitas seharusnya dibuka sehingga sejarah kelam masa lalu dapat terungkap kebenarannya.

Tujuannya, menurut Herlambang, supaya kasus-kasus HAM berat masa lalu tidak terulang di kemudian hari.


Terkini Lainnya

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Regional
SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

Internasional
Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Nasional
Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Internasional
Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Regional
Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Nasional
Pemenang DSC 2018, Memikat dengan 'Piawai', 'Paham' dan 'Persona'

Pemenang DSC 2018, Memikat dengan "Piawai", "Paham" dan "Persona"

Edukasi
Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat 'Cash Back' Rp 500 Ribu Per Bulan

Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat "Cash Back" Rp 500 Ribu Per Bulan

Regional
Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Internasional
Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Nasional
Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Nasional
'Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih...'

"Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih..."

Megapolitan
Kominfo Belum Putuskan Aturan soal 'Buzzer' Politik di Masa Tenang

Kominfo Belum Putuskan Aturan soal "Buzzer" Politik di Masa Tenang

Nasional
Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Internasional
Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Regional

Close Ads X