Masalah Pelanggaran HAM Dinilai Layak Jadi Isu Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dinilai layak menjadi perbincangan dalam isu politik menjelang pemilihan umum.

Perdebatan HAM dalam isu politik dianggap penting untuk melahirkan penuntasan masalah.

"Sah saja isu HAM masa lalu diangkat menjadi isu politik. Kita harus jadikan politik untuk menyelesaikan masalah HAM, bukan untuk merawat impunitas," ujar peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Herlambang Wiratraman dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Menurut Herlambang, temuan Elsam menunjukkan bahwa Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai acuan pembangunan bidang HAM itu hanya menjadi dokumen perencanaan semata.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kejagung Bawa 9 Kasus Masa Lalu ke Pengadilan

Padahal, dokumen itu seharusnya bisa menjadi alat ukur komitmen politik pemerintah untuk melindungi HAM.

Elsam juga mengkritik rendahnya pembahasan tentang penyelesaian masalah HAM berat masa lalu dalam rencana aksi nasional. Salah satu penyebabnya, dinilai karena masalah impunitas.

"Kenapa RANHAM ini bermasalah, karena sedikit menyentuh impunitas," kata Herlambang.

Menurut Herlambang, masalah impunitas adalah persoalan yang mendasar. Isu soal impunitas seharusnya dibuka sehingga sejarah kelam masa lalu dapat terungkap kebenarannya.

Tujuannya, menurut Herlambang, supaya kasus-kasus HAM berat masa lalu tidak terulang di kemudian hari.