KPU Sumsel Bantah Lakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilkada Sumsel 2018 - Kompas.com

KPU Sumsel Bantah Lakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilkada Sumsel 2018

Kompas.com - 31/07/2018, 10:21 WIB
Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Divisi Hukum Alexander Abdullah menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.

Hal itu diungkapkan Alexander dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Tim Paslon Dodi-Giri Minta PSU di Palembang


Pertama, Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti. Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.

"Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis," kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Partisipasi Pemilih Diklaim Meningkat 72 Persen

"Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada," ujar Alexander.

Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa. Menurut dia, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara.

"Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek perkara MK melainkan objek

Kompas TV 10 orang pengacara disiapkan untuk mengawal pelapor.


pelanggaran administrasi dalam pilkada. Yang mana hal itu kewenangan Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara," kata dia.

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Herman Deru- Mawardi Yahya Menangi Pilkada Sumsel

Alexander juga menganggap, pemohon tak mampu menguraikan secara jelas adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menimbulkan kesalahan perhitungan suara dan merugikan pemohon.

"Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas DPT ganda sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan pemohon. Dalil pemohon menjadi kabur, mohon permohonan tidak dapat diterima," kata dia.

"Secara keseluruhan Pilgub Sumsel di Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku," sambungnya.

Baca juga: Minta PSU, Tim Saksi Dodi-Giri Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Sumsel

Sementara itu anggota Bawaslu Sumatera Selatan Iwan Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Sumsel untuk mengkaji ulang dan memperbaiki DPT. Rekomendasi itu, kata Iwan, telah dilakukan oleh KPU Sumsel.

"Hasil pengawasan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil," kata Iwan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Megapolitan
Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Megapolitan
Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Nasional
Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Regional
Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Regional
Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Nasional
Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Nasional
Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli 'Public Speaking'

Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli "Public Speaking"

Nasional
3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

Internasional
Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Regional
Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Regional
Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Internasional
Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Regional
KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

Nasional

Close Ads X