KPU Sumsel Bantah Lakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilkada Sumsel 2018 - Kompas.com

KPU Sumsel Bantah Lakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilkada Sumsel 2018

Kompas.com - 31/07/2018, 10:21 WIB
Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Divisi Hukum Alexander Abdullah menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.

Hal itu diungkapkan Alexander dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Tim Paslon Dodi-Giri Minta PSU di Palembang

Pertama, Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti. Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.

"Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis," kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Partisipasi Pemilih Diklaim Meningkat 72 Persen

"Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada," ujar Alexander.

Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa. Menurut dia, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara.

"Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek perkara MK melainkan objek

Kompas TV 10 orang pengacara disiapkan untuk mengawal pelapor.


pelanggaran administrasi dalam pilkada. Yang mana hal itu kewenangan Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara," kata dia.

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Herman Deru- Mawardi Yahya Menangi Pilkada Sumsel

Alexander juga menganggap, pemohon tak mampu menguraikan secara jelas adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menimbulkan kesalahan perhitungan suara dan merugikan pemohon.

"Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas DPT ganda sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan pemohon. Dalil pemohon menjadi kabur, mohon permohonan tidak dapat diterima," kata dia.

"Secara keseluruhan Pilgub Sumsel di Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku," sambungnya.

Baca juga: Minta PSU, Tim Saksi Dodi-Giri Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Sumsel

Sementara itu anggota Bawaslu Sumatera Selatan Iwan Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Sumsel untuk mengkaji ulang dan memperbaiki DPT. Rekomendasi itu, kata Iwan, telah dilakukan oleh KPU Sumsel.

"Hasil pengawasan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil," kata Iwan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Regional
OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Nasional
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Regional
Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Megapolitan
OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

Nasional
AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

Regional
Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Internasional
Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Regional
Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Megapolitan
Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Megapolitan
Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Regional
Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Nasional
Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Regional
Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Megapolitan
Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Regional

Close Ads X