KPU Sumsel Bantah Lakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pilkada Sumsel 2018

Kompas.com - 31/07/2018, 10:21 WIB
Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO Hasil akhir hitung cepat Pilkada Sumsel 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Divisi Hukum Alexander Abdullah menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.

Hal itu diungkapkan Alexander dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Tim Paslon Dodi-Giri Minta PSU di Palembang

Pertama, Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti. Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.

"Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis," kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel.

Baca juga: Pilkada Sumsel, Partisipasi Pemilih Diklaim Meningkat 72 Persen

"Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada," ujar Alexander.

Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa. Menurut dia, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara.

"Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek perkara MK melainkan objek

Kompas TV 10 orang pengacara disiapkan untuk mengawal pelapor.


pelanggaran administrasi dalam pilkada. Yang mana hal itu kewenangan Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara," kata dia.

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Herman Deru- Mawardi Yahya Menangi Pilkada Sumsel

Alexander juga menganggap, pemohon tak mampu menguraikan secara jelas adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menimbulkan kesalahan perhitungan suara dan merugikan pemohon.

"Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas DPT ganda sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan pemohon. Dalil pemohon menjadi kabur, mohon permohonan tidak dapat diterima," kata dia.

"Secara keseluruhan Pilgub Sumsel di Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku," sambungnya.

Baca juga: Minta PSU, Tim Saksi Dodi-Giri Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Sumsel

Sementara itu anggota Bawaslu Sumatera Selatan Iwan Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Sumsel untuk mengkaji ulang dan memperbaiki DPT. Rekomendasi itu, kata Iwan, telah dilakukan oleh KPU Sumsel.

"Hasil pengawasan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil," kata Iwan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional
Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Nasional
Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Regional
Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Megapolitan

Close Ads X