Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2018, 06:41 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan dua tokoh sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang.

Dua nama itu yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad yang  merupakan hasil rekomendasi ijtima para ulama.

"Tentu saja menjadikan ijtima ulama ini sebagai aspirasi yang memperkuat, memperkokoh apa yang sudah kami bangun selama ini dengan Pak Prabowo," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal di Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Baca juga: Salim Segaf Al-Jufri Siap Jika Jadi Cawapres bagi Prabowo

Munculnya nama Salim Segaf Al-Jufri sebagai nama yang direkomendasikan ijtima ulama disambut baik oleh PKS. Sebab, kata dia, Salim Segaf merupakan salah satu tokoh yang sejak awal didorong PKS untuk jadi capres atau cawapres.

Sementara nama Ustaz Abdul Somad, PKS juga mengaku tak asing dengan sosok tersebut. Sebab, pengajian atau ceramah Ustaz Abdul Somad banyak yang mencerahkan kader PKS.

"Jadi kami tidak asing sama sekali, bahkan kami ada yang satu almamater dengan Ustaz Abdul Somad waktu di Mesir. Dalam perjalanannya, sering ada momentum bersama Ustaz Abdul Somad," kata dia.

Baca juga: Amien Rais Dukung Abdul Somad Jadi Cawapres bagi Prabowo

Sementara itu, Salim Segaf sudah sudah mendengar rekomendasi dari para ulama tersebut. Ia berharap rekomendasi tersebut dibicarakan dan dibahas bersama oleh keempat partai politik pendukung Prabowo, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS.

"Insya Allah capres sudah kami sepakati bersama (Prabowo) tinggal cawapresnya yang masih kami bahas," kata dia.

Kompas TV Terutama berkaitan rekomendasi Itjma Ulama yang memunculkan nama Salim Segal Al Jufri dan Abdul Somad sebagai pendamping Prabowo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com