RKUHP Kontradiktif dengan Upaya Menekan Angka Kelahiran dan Kematian Ibu

Kompas.com - 29/07/2018, 14:51 WIB
Diskusi Ancaman RKUHP untuk Kesehatan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Cikini, Jakarta, Minggu (29/7/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDiskusi Ancaman RKUHP untuk Kesehatan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Cikini, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya Pasal 443 dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kritik dari kalangan aktivis dan praktisi kesehatan.

Salah satu pasal dalam RKUHP tersebut dianggap bertentangan dengan upaya menekan angka kelahiran dan menekan jumlah kematian ibu terkait kehamilan.

"Pasal ini justru mengkriminalisasi mereka yang melakukan edukasi dan promosi terhadap kontrasepsi," ujar praktisi kesehatan Mitra Kadarsih saat menjadi narasumber dalam diskusi Ancaman RKUHP untuk Kesehatan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Cikini, Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Baca juga: Menkumham: Presiden Jokowi Tak Ingin RKUHP Buru-buru Disahkan

Dalam Pasal 443 RKUHP, diatur bahwa setiap orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan menunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, atau menunjukkan cara memeroleh alat tersebut, dapat dipidana denda kategori I.

Menurut Mitra, pasal tersebut menghalangi tenaga medis atau masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan kontrasepsi. Padahal, kontrasepsi dapat mencegah kehamilan, sehingga mengurangi angka kelahiran.

Selain itu, menurut penelitian, penggunaan kontrasepsi dapat mengurangi angka kematian ibu akibat kehamilan sampai 75 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Aturan soal Edukasi Kontrasepsi dalam RKUHP Dianggap Rawan Kriminalisasi

Tak hanya itu, menurut Mitra, penggunaan kontrasepsi dapat mengurangi preverensi HIV AIDS dan infeksi penyakit menular lainnya akibat hubungan seksual.

Menurut Mitra, pemerintah seharusnya melahirkan aturan yang membekali perempuan pengetahuan tentang pencegahan kehamilan. Menurut dia, RKUHP seharusnya lebih bisa menjamin masyarakat berkehidupan dengan aman.

"Pasal RKUHP ini malah menghilangkan adanya pendidikan komprehensif soal kontrasepsi. Pasal ini justru melanggengkan stigma negatif terhadap tenaga kesehatan dan medis terkait penggunaan kontrasepsi," kata Mitra.

"Aturan ini sama saja membiarkan perempuan terjun payung untuk mati," kata Mitra.

Kompas TV Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor membahas RKUHP.

.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

Nasional
Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Nasional
Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Nasional
Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Nasional
Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X