Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Demokrat, PKS Akan Bahas Opsi Capres-Cawapres Alternatif

Kompas.com - 28/07/2018, 23:10 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengungkapkan, ada beberapa opsi calon presiden-calon wakil presiden yang akan dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar pada Senin (30/7/2018).

Menurut Suhud, ada tiga nama dalam opsi pencalonan capres-cawapres yang diusulkan oleh PKS. Opsi itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader PKS Ahmad Heryawan (Aher), dan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"(Opsi Anies-Aher) akan disampaikan sebagai salah satu opsi. Jadi memang ada sejumlah opsi yang kami punya dan akan dikomunikasikan ke pihak Demokrat," kata Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

"Misal Pak Anies-Aher, Anies-AHY dan Aher-AHY. Itu kan kombinasi yang bisa kami ramu," ujar dia.

Baca juga: Kata Majelis Syuro PKS soal Kepentingan Partai-partai Koalisi di Pilpres 2019

Suhud menilai, opsi Anies-Aher dapat menjadi opsi alternatif jika nantinya tidak terdapat titik temu antara Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Koalisi empat partai itu disebut masih sangat cair lantaran belum ada kesepakatan mengenai pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.

Sementara, Partai Gerindra tetap bersikeras mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Menurut Suhud, Anies merupakan figur yang dapat diterima oleh semua partai dan kalangan.

Di samping itu, nama Anies juga muncul berserta nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di pemilu internal PKS.

"Anies-Aher bisa jadi opsi alternatif di tengah kebuntuan, karena kami melihat ini akan ada perubahan konstalasi ya," kata Suhud.

Baca juga: PKS: Peluang Anies Baswedan Diusung sebagai Capres 2019 Semakin Kecil

Terkait munculnya nama AHY, Suhud memandang bahwa anak sulung dari SBY itu memiliki kapasitas untuk menjadi cawapres. Hal itu terbukti dari hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan elektabilitas AHY cukup tinggi.

Selain itu, AHY dinilai dapat menjaring suara dari pemilih-pemilih muda atau yang masuk kategori generasi milenials.

"Saya pikir posisi Pak AHY pentingnya di situ," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat memberikan sinyal hendak berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019.

Nama AHY menjadi salah satu cawapres yang dipertimbangkan lantaran elektabilitasnya tinggi.

Di sisi lain, PKS telah lebih dulu menawarkan sembilan kadernya sebagai cawapres.

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Prabowo Subianto terus melakukan pertemuan intens dengan pimpinan partai yang prospektif untuk digandeng menjadi mitra koalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com