Ngabalin Sebut Kritik Prabowo Subianto soal Kemiskinan Menyesatkan

Kompas.com - 28/07/2018, 20:47 WIB
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai, kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan cenderung bernada pesimis merupakan kritik yang menyesatkan.

Bahkan, Ngabalin menyebut kritik terkait meningkatnya angka kemiskinan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesatkan.

"Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau ada pernyataan dari siapa pun, termasuk dari Prabowo Subianto, kalau menyebutkan kemiskinan Indonesia naik 50 persen, itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan," ujar Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Ngabalin, saat ini generasi muda Indonesia memiliki optimisme untuk memajukan bangsanya.

Baca juga: Pancasila Tergerus, Ali Mochtar Ngabalin Nilai Wajar BPIP Digaji Besar

Ia meyakini kritik yang bersifat pesimisme dan fitnah tidak akan membuat Indonesia bubar.

Ngabalin pun memastikan kritik yang dilontarkan oleh Prabowo terkait meningkatnya kemiskinan itu tidak benar.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan justru menurun. Kendati demikian ia tidak memaparkan data penurunan tersebut secara detail.

"Sepanjang Anda berbohong, sepanjang Anda menyebarkan berita hoaks, berita yang sesat dan menyesatkan, saya akan melakukan perlawanan di mana pun Anda berada," kata Ngabalin.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Misalnya seusai bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018) lalu, Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial.

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Nasional
KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X