Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Fadli Zon soal Penunjukkan Komisaris BUMN, Ini Kata Ngabalin

Kompas.com - 28/07/2018, 19:07 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, enggan menanggapi secara serius kritik yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terkait pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Ngabalin menilai kritik yang disampaikan Fadli Zon itu sebagai bentuk kenyinyiran.

Selain itu, Ngabalin juga meminta Fadli Zon untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam berpolitik dengan baik.

"Barangkali Si Fadli Zon agak gatal badannya kalau tidak nyinyir ke Ali Mochtar Ngabalin, tambah sakit. Tapi tidak apa-apa saya mesti memaafkan dia karena dia kan sahabat saya. Bilang sama Fadli Zon bahwa salam dari Ali Mochtar Ngabalin," ujar Ngabalin saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

"Bilang sama Fadli Zon bahwa ini adalah waktu kita, generasi kita sekarang. Karena itu perbaiki akhlak, tingkatkan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya dalam berpolitik dengan baik. Jangan lupa dia itu wakil ketua DPR," ucapnya.

Baca juga: Jabat Komisaris AP I, Ngabalin Berterima Kasih ke Menteri BUMN

Ngabalin pun menegaskan bahwa penunjukkannya sebagai komisaris telah melalui proses yang benar dan sesauai regulasi

Menurut dia, sudah sejak lama Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan seleksi terhadap dirinya. Bahkan, menurut dia, seleksi dilakukan sebelum menjabat tenaga ahli di KSP.

Ia memastikan pemerintah tidak salah langkah dengan menunjuknya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

"Sebetulnya sudah lama Ibu Rini melakukan seleksi dan memeriksa saya, menanyakan saya tentang latar belakang, kemampuan saya memimpin, bisa memberikan nasehat dan saran-saran. Kan posisi komisaris itu seperti itu," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Fadli Zon menilai jabatan komisaris PT Angkasa Pura I yang diberikan kepada Ali Mochtar Ngabalin, sebagai hadiah.

Baca juga: Fadli Zon Nilai Jabatan Komisaris AP I sebagai Hadiah untuk Ngabalin

Sebab, menurut Fadli Zon, jabatan tersebut diberikan kepada Ngabalin yang bukan ahli pengelolaan transportasi udara.

"Iya mungkin ini hadiah, saya kira tepatlah istilah itu. Hadiah gitu ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Sebenarnya, pemerintah itu, kan, tidak konsisten memberikan jabatan-jabatan profesional kepada orang-orang yang belum tentu ahli di bidangnya," ujar Fadli Zon.

Fadli menambahkan, penunjukan komisaris yang bukan dari kalangan ahli menjadikan BUMN seperti "sapi perahan".

Ia mengatakan, BUMN kerap menampung tim sukses yang dulunya memenangkan penguasa.

Menurut Fadli, semestinya komisaris BUMN diisi kalangan profesional sehingga mampu mencapai keuntungan yang optimal bagi negara.

"Hasilnya kayak begini, BUMN kita amburadul. Karena BUMN kita orang-orangnya bukan orang profesional. Saya kira ini harus dikoreksi," ucap Fadli.

Kompas TV Terpilih memegang jabatan sebagai Komisaris Angkasa Pura, Ali Mochtar ngabalin resmi mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com