Hadir di Acara Pertemuan Ulama, Yusril Bantah Gabung Koalisi Prabowo

Kompas.com - 27/07/2018, 21:58 WIB
(Kiri-kanan) Ketua Pengarah Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Presiden PKS Sohibul Imam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra berfoto bersama saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga(Kiri-kanan) Ketua Pengarah Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Presiden PKS Sohibul Imam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra berfoto bersama saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya belum bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Yusril menanggapi kehadirannya dalam acara Ijtima (Pertemuan) Ulama yang turut dihadiri partai yang berencana mengusung Ketua Umum Gerindra itu, seperti Gerindra, PKS, dan PAN.

"Ya saya datang sebagai pihak yang diundang. Kesempatan ini sebagai pihak yang diundang ya saya hadir memenuhi undangan ini," kata Yusril di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (28/7/2018).

Baca juga: Akan Bertemu Pimpinan PKS, Prabowo Datangi Acara Pertemuan Ulama

"Ini (seolah) kami sudah masuk koalisi. Sekarang pun sudah dibangun opini melalui media seperti itu padahal kami tak pernah diundang untuk rapat koalisi itu," kata Yusril lagi.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra di Hotel Menara Peninsula, Jumat  (27/7/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra di Hotel Menara Peninsula, Jumat (27/7/2018)
Menurut Yusril, dalam membangun koalisi semestinya dibahas pula format capres dan cawapres secara bersama-sama. Hal itu, kata Yusril, belum dilakukan partainya dengan PAN, PKS, dan Gerindra.

Selain itu, ia merasa harus mempertimbangkan lebih jauh kepentingan umat Islam Indonesia yang menjadi konstituen mereka.

Baca juga: Gerindra, PAN, dan PKS Jaring Apsirasi Ulama untuk Tentukan Cawapres

"Kami harus menimbang kepentingan kami, kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia juga," ujar Yusril.

"Apakah memang kami rasakan koalisi ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya ya kami merasa tidak perlu bergabung dengan koalisi. Kalau ada manfaatnya ya kami teruskan," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X