PKS: Jangan Bicara Power Sharing Dululah, Tentukan Dulu Capres-Cawapresnya

Kompas.com - 27/07/2018, 21:37 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tak ingin membicarakan urusan pembagian kekuasaan sebelum menentukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pilpres 2019.

"Jangan bicara power sharing dulu lah, kita selesaikan dulu tentang capres dan cawapres ini," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

PKS saat ini berada di kubu pendukung Prabowo Subianto, bersama dengan Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Setiap partai telah menyodorkan nama masing-masing kadernya sebagai cawapres.

Baca juga: Cawapres Prabowo akan Dibahas Terbuka, Empat Nama Ini Masuk Nominasi...

PKS telah mengajukan sembilan nama, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sementara itu, Partai Demokrat juga mulai melakukan pendekatan ke kubu Prabowo, Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres, meski bukan harga mati. Di sisi lain, PAN mengajukan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping capres.

Baca juga: Gerindra Yakin PKS dan Demokrat Bisa Bersatu soal Cawapres

Hal yang tak kalah penting adalah koalisi yang mapan. Hidayat menambahkan bahwa tanpa koalisi tersebut, tentu tidak ada partai yang dapat memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Ambang batas tersebut tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagi partai atau gabungan partai politik yang ingin mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif sebelumnya.

Sampai saat ini, PKS pun masih melakukan penjajakan-penjajakan politik dengan beberapa partai.

Rencananya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Wakil Sekjen PKS Abdul Hakim mengonfirmasi pertemuan tersebut melalui pesan singkat, Jumat (27/7/2018). Disebutkan, mereka akan menghadiri pertemuan ulama di hotel tersebut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X