Partisipasi Pemilih 100 Persen Dianggap Janggal, Pilkada Sampang Digugat ke MK - Kompas.com

Partisipasi Pemilih 100 Persen Dianggap Janggal, Pilkada Sampang Digugat ke MK

Kompas.com - 27/07/2018, 19:34 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, Jumat (27/7/2018). Persidangan kali ini adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Salah satu perkara yang diajukan gugatannya adalah Pilkada Kabupaten Sampang. Permohonan gugatan diajukan oleh pasangan calon Hermanto Subaidi-Suparto.

Permohonan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon diwakili oleh kuasa hukum, yaitu Muhammad Soleh.

Baca juga: Diduga Ada Mobilisasi ASN hingga Keberpihakan KPU, Pilkada Cirebon Digugat ke MK


Dalam permohonan gugatan, Soleh menyatakan pihaknya menyoroti kejanggalan berupa partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen. Hal itu terjadi di Kecamatan Ketapang.

Menurut Soleh, kondisi tersebut tidak sesuai kenyataan yang ada, lantaran pemungutan suara tidak dilaksanakan sesuai peraturan. Maksudnya, masyarakat ada yang tidak diberikan kartu undangan memilih atau form C6.

Soleh menuturkan, kliennya menduga ada penggandaan daftar pemilih tetap (DPT). Pemohon juga menilai KPUD dan panitia pengawas menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon nomor 1, yaitu Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat.

Adapun pasangan Slamet-Abdullah meraih perolehan suara terbanyak dalam Pilkada Sampang.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya


Close Ads X