Faktor SBY Dinilai Jadi Kelebihan AHY untuk Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 27/07/2018, 06:35 WIB
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di lapangan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018). KOMPAS.com/DEFRIATNO NEKE Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di lapangan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/5/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, memprediksi politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) berpeluang besar mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Partai Demokrat memang telah melakukan penjajakan politik dengan Partai Gerindra pada Selasa (24/7/2018). Kedua partai disebut sepakat untuk mendukung Prabowo sebagai capres, tetapi nama cawapres masih belum ditentukan.

Menurut Yunarto, AHY memiliki kelebihan-kelebihan krusial yang tidak dimiliki oleh calon-calon lainnya.

Misalnya, pendukung di balik layar yang dimiliki AHY adalah ayahnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) sekaligus mantan presiden RI selama dua periode berturut-turut.

"AHY punya SBY yang dilihat sebagai gerbong politik, yang memiliki jaringan logistik serta jaringan politik yang besar," ujar Yunarto ketika dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Yunarto menjelaskan bahwa kemampuan logistik yang mumpuni akan sangat membantu Partai Demokrat. Terlebih, sebagai kubu penantang petahana, logistik yang diperlukan tentu tidak sedikit.

Selain itu, AHY juga dinilai Yunarto unggul dari segi elektabilitas. Ia berkaca dari masuknya AHY dalam bursa nama-nama kandidat cawapres.

Saat ini masih ada partai lain yang juga mendukung Prabowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, Yunarto memprediksi mereka mampu menerima pasangan tersebut.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

Meskipun masing-masing partai menawarkan kadernya sebagai cawapres, menurut Yunarto, PAN dan PKS tidak memiliki nilai tawar yang tinggi. Keduanya tidak memiliki keunggulan seperti AHY.

"Jadi menurut saya, meskipun 'dikawin paksa', tetapi hal paling realistis yang harus diterima oleh dua belah pihak, andai kata memang (berkoalisi), mereka harus bergabung," ucapnya.

Namun, PAN dan PKS masih akan mendapatkan bagian dalam kekuasaan pemerintah.

Yunarto menjelaskan, kompensasi politik dapat berupa pembagian kursi yang lebih banyak dalam jabatan-jabatan strategis.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X