Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: SBY Seharusnya Tak Jadikan Mega Hambatan dalam Berkoalisi

Kompas.com - 27/07/2018, 04:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Ichsan Firdaus menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut upaya koalisi partainya dengan Joko Widodo terhambat oleh hubungannya yang masih berjarak dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ichsan, seharusnya SBY tak menjadikan alasan hubungan personal dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik.

“Kami menilai semestinya Pak SBY tidak menjadikan faktor ibu Megawati menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menentukan koalisi dengan pak Jokowi,” kata Ichsan saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Curhatan SBY soal Megawati Dinilai sebagai Trik "Bargaining" Masuk Koalisi Jokowi

Ichsan juga mengingatkan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo bukan hanya didukung Megawati semata, tetapi juga didukung lima partai politik lainnya dalam menghadapi Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus 

“Kami hanya mengingatkan saja bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh lima partai politik, bukan hanya PDI-P,” tutur dia.

“Artinya, kalau Pak SBY bisa memahami bahwa Pak Jokowi juga didukung oleh lima parpol lain mestinya tidak dijadikan dasar bergabung dengan koalisi yang kita punya,” Ichsan menambahkan.

Baca juga: Respons Demokrat atas Sindiran PDI-P soal SBY hanya Perjuangkan Kepentingan AHY

Diketahui, ada sembilan partai politik yang sudah resmi mendukung Joko Widodo di dalam Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PSI, PKPI, dan Perindo.

Meski demikian, kata Ichsan, apa pun yang terjadi SBY memiliki hak untuk menilai dan menentukan akan berlabuh atau menentukan koalisi dengan siapa.

“Sekali lagi, itu haknya Pak SBY menilai,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.

Baca juga: Demokrat: Bila Jokowi Ingin Kami Bergabung, Beritahu Siapa Cawapresnya

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi alasan mengapa partainya tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya selalu meyakini presiden ke-7 itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi. Bahkan, keraguannya soal Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi, dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucap SBY.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," tambah dia.

Kompas TV Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi teknis di Hambalang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com