Masinton: Koalisi Itu Bicara Kepentingan Bangsa, Bukan Kepentingan Anak..

Kompas.com - 26/07/2018, 20:14 WIB
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Fabian Januarius KuwadoPolitikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, gagalnya koalisi Partai Demokrat dengan partai politik pendukung Joko Widodo lebih kepada alasan perbedaan kepentingan.

"Seharusnya, ini (koalisi) kan kita bicara tentang mengedepankan kepentingan bangsa, bukan mengedepankan kepentingan anak, begitu ya," ujar Masinton saat dijumpai di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Demokrat: Bila Jokowi Ingin Kami Bergabung, Beritahu Siapa Cawapresnya

Masinton yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI itu sekaligus membantah apabila ada parpol anggota koalisi pendukung Jokowi yang tidak ingin Demokrat bergabung. Semua anggota koalisi, terlebih PDI Perjuangan, terbuka dengan anggota baru.


"Sebenarnya enggak ada hambatan apapun, mau koalisi monggo, tidak dihambat-hambat, tidak dihalang-halangi. Tapi semua harus sama, tone-nya harus sama, yaitu demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan orang per orang, apalagi kepentingan keluarga. Sekali lagi ya, kita bicara capres dan cawapres ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan keluarga," ujar Masinton.

Baca juga: Masinton Pasaribu: SBY Belum Move On, Selalu Baperan...

Saat ditanya apakah pernyataannya itu mengandung arti bahwa Partai Demokrat menyodorkan nama anak ketua umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres Jokowi, Masinton tidak menjawab lugas.

"Ya enggak tahu. Teman-teman sajalah cari sendiri informasinya," ujar dia.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui hubungannya dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi alasan mengapa partainya tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga: Romy: Info Tepercaya, SBY Ajukan AHY Jadi Cawapres Jokowi

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya selalu meyakini presiden ke-7 itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi. Bahkan keraguannya soal Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi, dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Golkar: Begitu Pintu Setengah Terbuka, SBY Tafsirkan Pintu Setengah Tertutup

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucap SBY.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," tambah dia.

Kompas TV SBY mengaku, berusaha menjalin komunikasi dengan Megawati selama 10 tahun terakhir.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X