Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Romy, AHY Disepakati Jadi Menteri jika Bergabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 26/07/2018, 15:45 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono sebenarnya diproyeksikan masuk dalam kabinet jika Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, sudah disepakati dalam komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, menurut politisi yang akrab disapa Romy tersebut, SBY justru mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden kepada Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Sudah menyepakati pos kabinet untuk AHY sebagai bagian dari rencana koalisi," ujar Romy di Jakarta, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip Antara.

"Saya tidak menyampaikan info sembarangan tentang diajukannya AHY sebagai cawapres kepada Pak Jokowi. Informasi tersebut berkategori A1," tambah Romy.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Menurut dia, pengajuan AHY sebagai cawapres adalah hal yang wajar, tidak merupakan keinginan yang berlebihan dan juga bukan merupakan hal yang rahasia.

Partai lain dalam koalisi Jokowi juga mengajukan nama-nama yang diinginkan.

"Ketika PPP ditanya soal cawapres, kami juga menyampaikan nama. Hanya bedanya, yang disampaikan PPP ada sejumlah nama dan statusnya untuk dibahas atau didiskusikan, bukan merupakan target tunggal," kata Rommy.

"Nah, apakah itu yang dimaksud SBY sebagai 'hambatan dan rintangan', ketika diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta saya menjawab 'mungkin saja'," tambah Rommy.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

Menurut Rommy, cara mengajukan nama cawapres yang berbeda-beda antara satu partai dengan lainnya itu hanya soal cara berkomunikasi.

"Ada yang terang-terangan menyebut cawapres, ada yang setiap bertemu mengingatkan hasil survei yang tinggi, ada yang menggunakan 'interest group' untuk menyampaikan, atau ada cara lain lagi. Silakan saja, ini kan kontestasi," ujarnya.

Romy mengatakan, jika belakangan SBY berubah sikap dengan menjajaki koalisi bersama kubu Prabowo Subianto, hal itu tidak masalah

"Jika hari-hari ini SBY berubah, itu juga tidak diharamkan dalam politik karena politik itu dinamis," katanya.

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Sebelumnya, SBY mengakui Jokowi menawarkan kursi menteri bagi Demokrat jika bergabung dengan koalisi Pilpres 2019.

Menurut SBY, tawaran itu wajar seperti yang dia alami dulu ketika menjadi presiden.

"Pak Jokowi memang menyampaikan kepada saya kalau Demokrat di dalam, ada posisi-posisi menteri sebagaimana partai-partai lain. Menurut saya, wajar karena saya rasa demikian. Saya juga memimpin koalisi selama 10 tahun, jadi menurut saya itu wajar," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Namun, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta posisi cawapres kepada Jokowi dalam komunikasi selama ini. Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres.

"Saya garis bawahi, beliau tidak pernah menawari cawapres, saya juga tidak pernah meminta posisi cawapres dan mengajukan nama siapapun sebagai cawapres," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com