Bupati Terpilih Biak, Kepala Daerah Terpilih dengan Harta Paling Sedikit, Rp 224 Juta

Kompas.com - 26/07/2018, 14:11 WIB
Ilustrasi uang psphotographIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah harta para calon kepala daerah menjadi salah satu perhatian jelang Pilkada Serentak 2018 yang telah berlangsung pada 27 Juni lalu.

Secara resmi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil pilkada 162 dari 171 daerah yang menggelar kontestasi. 

Dari data yang dihimpun Kompas.com dari infopemilu.pemilu.go.id dan berbagai sumber, berikut ini 5 kepala daerah terpilih dengan kepemilikan harta terendah.

Harta yang dicatatkan meliputi 6 hal, yakni harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, kas atau setara kas, harta lainnya, dan utang.

1. Herry Ario Naap

Bupati terpilih Biak Numfor, Herry Ario Naap, menjadi kepala daerah terpilih dengan catatan harta kekayaan terendah yakni Rp 224.347.489.

Sebelum mencalonkan diri sebagai bupati, Herru menjabat Wakil Bupati Biak Numfor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Dollah Mando

Bupati terpilih Sidenreng Rappang terpilih, Dollah Mando, menjadi kepala daerah kedua dengan total harta kekayaan terendah yaitu Rp 289.143.520.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Terpilih Ini Punya Harta Paling Banyak

Sama seperti Herry Ario Naap, Dollah Mando sebelumnya merupakan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada Pilkada 2017 terpilih menjadi bupati.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.