Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Begitu Pintu Setengah Terbuka, SBY Tafsirkan Pintu Setengah Tertutup

Kompas.com - 26/07/2018, 13:50 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak berdasar mengenai alasan Partai Demokrat tak bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo.

Menurut Sarmuji, SBY tidak bisa menjadikan rengangnya hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai alasan.

Hal itu disampaikan Sarmuji menanggapi pernyataan SBY terkait alasan mengapa Demokrat tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Saya tidak melihat seperti itu karena di dalam koalisi (pendukung Jokowi) kan bukan hanya Bu Mega, tetapi ada lima parpol lain. Kita sedang membukakan pintu, tapi begitu pintu setengah terbuka, Pak SBY menafsirkan bahwa pintu setengah tertutup. Jadi berbeda perspektif," ujar Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Menurut Sarmuji, bila sebagian besar parpol pendukung Jokowi bisa menerima kehadiran Demokrat, Demokrat tetap bisa bergabung meskipun Megawati menolak.

Ada sembilan partai politik yang sudah resmi mendukung Joko Widodo di dalam Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PSI, PKPI, dan Perindo.

"Di dalam koalisi itu kan bukan hanya ada PDI-P. Bukan hanya ada Bu Mega. Tapi kalau sebagian besar itu membuka pintu, ya pintu itu sebenarnya terbuka,” tutur dia.

“Jadi jangan dijadikan Bu Mega sebagai alasan untuk tidak bergabung karena masih ada  parpol lain yang membukakan pintu," ujar Sarmuji.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

SBY sebelumnya mengaku komunikasi dirinya dengan Jokowi sudah terjadi sejak 2014. Komunikasi itu semakin intensif dalam setahun terakhir.

Namun, dua-tiga pekan terakhir, SBY merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk merealisasikan dukungan untuk Jokowi dalam Pilpres 2019.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

SBY menyinggung faktor hubungan antara dirinya dengan Megawati yang masih berjarak.

Lantaran hasil Rakernas Demokrat di Lombok, Mei 2018, memutuskan Demokrat mengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2019, SBY perlu menjajaki peluang baru dalam koalisi.

SBY kemudian berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra yang juga kandidat calon presiden, Prabowo Subianto. Ia juga bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com