Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 26/07/2018, 06:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bahwa komunikasi antara dirinya dan Presiden Joko Widodo untuk menjajaki koalisi sudah terjadi sejak 2014.

Komunikasi keduanya semakin intens setahun terakhir. SBY mengaku sampai lima kali bertemu Jokowi dalam setahun terakhir.

Namun, SBY kini merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

SBY mengungkapkan adanya hambatan tersebut saat jumpa pers seusai bertemu Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.

Baca juga: SBY Mengaku Jalan Demokrat Berkoalisi dengan Jokowi Penuh Rintangan

Dalam jumpa pers bersama tersebut, SBY tidak menjelaskan soal hambatan yang dimaksud.

SBY lalu menjabarkan secara rinci bagaimana komunikasi dengan Jokowi yang terjadi selama ini, seusai bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018) malam.

Berikut penjelasan SBY:

Oktober 2014

Saat itu, SBY masih menjabat presiden dan Jokowi menjadi presiden terpilih.

Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut, Jokowi bertanya kepadanya, apakah tidak sebaiknya Demokrat berada dalam pemerintahan periode 2014-2019?

"Rasanya, Pak Jokowi, kalau tiba-tiba kami berada di dalam menjadi tidak tepat," ujar SBY menirukan komunikasinya dengan Jokowi dulu.

SBY merasa tidak bisa bergabung saat itu lantaran Demokrat tidak mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

Demokrat memilih netral setelah gagal dalam menggelar konvensi untuk memilih capres.

Desember 2014

SBY menemui Jokowi di Istana, Jakarta, untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Global Green Growth Institute (GGGI) Summit 2015 yang dia pimpin.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com