Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Punya Keraguan Koalisi Pendukung Jokowi Mau Menerimanya Bergabung

Kompas.com - 25/07/2018, 22:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menceritakan perjalanannya panjang partainya untuk memutuskan masuk dalam koalisi petahana, Jokowi, atau non-petahana.

Dia menceritakan, dirinya mulai intensif bertemu Jokowi setelah aksi-aksi damai seperti Aksi 212 dan Aksi 411. Dia merasa menerima banyak fitnah hingga akhirnya memutuskan datang ke Istana Presiden untuk mengklarifikasi sejumlah hal.

Baca juga: Bertemu, SBY dan Zulkifli Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres atau Kabinet

Sejak itulah, SBY melihat ada peluang untuk mendukung Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden RI. Dia menyebutkan, pertemuan pasca peristiwa aksi-aksi tersebut, ada 5 kali pertemuan dengan Jokowi.

"Kalau memang cocok, Demokrat bisa mengusung beliau dengan harapan beliau terpilih kembali dan Demokrat ada dalam pemerintahan, semangatnya ada di situ," tuturnya, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Ia meyakini bahwa Jokowi sungguh-sungguh mengajak Demokrat ada dalam koalisi dan pemerintahan. Namun, selalu terbesit pertanyaan dalam dirinya setiap bertemu Jokowi.

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Namun, seperti diketahui, Demokrat akhirnya memilih untuk bergabung dalam koalisi pesaing Jokowi.

 

Hambatan pada SBY sendiri

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan adanya komunikasi panjang antara Presiden Joko Widodo dengan SBY. Namun, ia membantah ada hambatan di dalam komunikasi tersebut.

"Enggak ada (hambatan). Komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak SBY sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali secara tertutup, bahkan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kan juga sudah bertemu juga dengan Pak Jokowi," ujar Pramono di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Dalam beberapa kesempatan, lanjut Pramono, Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa komunikasi antara dirinya dengan SBY berjalan sangat baik.

Presiden Jokowi juga berharap bahwa komunikasi politik yang baik itu berujung pada sebuah kesepakatan politik juga.

Meski demikian, sampai pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pendukungnya pada pemilihan presiden 2019, Senin (23/7/2018) lalu, ternyata komunikasi dengan SBY itu tidak berujung pada kesepakatan politik.

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Pramono menduga, hambatan komunikasi tersebut bukan berada pada Jokowi, tapi justru pada SBY sendiri.

"Artinya, mungkin rintangannya ada di dalam Pak SBY sendiri. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan beliau, tapi mungkin barriernya ada di beliau," lanjut politikus PDI Perjuangan itu.

Pramono sekaligus membantah partai politik tempat ia bernaung menjadi penghambat terwujudnya komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan SBY.

Baca juga: SBY Dinilai Masih Ragu Berada di Kubu Penantang Jokowi

Ia menegaskan, PDI Perjuangan sudah menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi sendiri.

"Karena PDI-P sudah menyerahkan kepada Pak Jokowi. Nantinya apakah Pak Jokowi akan bergabung atau berkoalisi ataupun diusung oleh partai siapapun, ya itu Pak Jokowi. Jadi menurut saya, saya enggak tahu rintangan apa (yang dimaksud SBY), mungkin Pak SBY yang tahu," ujar dia.

Kompas TV Berikut hasil pertemuan SBY dan Zulkifli Hasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com