Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Punya Keraguan Koalisi Pendukung Jokowi Mau Menerimanya Bergabung

Kompas.com - 25/07/2018, 22:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menceritakan perjalanannya panjang partainya untuk memutuskan masuk dalam koalisi petahana, Jokowi, atau non-petahana.

Dia menceritakan, dirinya mulai intensif bertemu Jokowi setelah aksi-aksi damai seperti Aksi 212 dan Aksi 411. Dia merasa menerima banyak fitnah hingga akhirnya memutuskan datang ke Istana Presiden untuk mengklarifikasi sejumlah hal.

Baca juga: Bertemu, SBY dan Zulkifli Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres atau Kabinet

Sejak itulah, SBY melihat ada peluang untuk mendukung Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden RI. Dia menyebutkan, pertemuan pasca peristiwa aksi-aksi tersebut, ada 5 kali pertemuan dengan Jokowi.

"Kalau memang cocok, Demokrat bisa mengusung beliau dengan harapan beliau terpilih kembali dan Demokrat ada dalam pemerintahan, semangatnya ada di situ," tuturnya, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Ia meyakini bahwa Jokowi sungguh-sungguh mengajak Demokrat ada dalam koalisi dan pemerintahan. Namun, selalu terbesit pertanyaan dalam dirinya setiap bertemu Jokowi.

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Namun, seperti diketahui, Demokrat akhirnya memilih untuk bergabung dalam koalisi pesaing Jokowi.

 

Hambatan pada SBY sendiri

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan adanya komunikasi panjang antara Presiden Joko Widodo dengan SBY. Namun, ia membantah ada hambatan di dalam komunikasi tersebut.

"Enggak ada (hambatan). Komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak SBY sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali secara tertutup, bahkan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) kan juga sudah bertemu juga dengan Pak Jokowi," ujar Pramono di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Dalam beberapa kesempatan, lanjut Pramono, Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa komunikasi antara dirinya dengan SBY berjalan sangat baik.

Presiden Jokowi juga berharap bahwa komunikasi politik yang baik itu berujung pada sebuah kesepakatan politik juga.

Meski demikian, sampai pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pendukungnya pada pemilihan presiden 2019, Senin (23/7/2018) lalu, ternyata komunikasi dengan SBY itu tidak berujung pada kesepakatan politik.

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Pramono menduga, hambatan komunikasi tersebut bukan berada pada Jokowi, tapi justru pada SBY sendiri.

"Artinya, mungkin rintangannya ada di dalam Pak SBY sendiri. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan beliau, tapi mungkin barriernya ada di beliau," lanjut politikus PDI Perjuangan itu.

Pramono sekaligus membantah partai politik tempat ia bernaung menjadi penghambat terwujudnya komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan SBY.

Baca juga: SBY Dinilai Masih Ragu Berada di Kubu Penantang Jokowi

Ia menegaskan, PDI Perjuangan sudah menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi sendiri.

"Karena PDI-P sudah menyerahkan kepada Pak Jokowi. Nantinya apakah Pak Jokowi akan bergabung atau berkoalisi ataupun diusung oleh partai siapapun, ya itu Pak Jokowi. Jadi menurut saya, saya enggak tahu rintangan apa (yang dimaksud SBY), mungkin Pak SBY yang tahu," ujar dia.

Kompas TV Berikut hasil pertemuan SBY dan Zulkifli Hasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com