Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo di Antara Cawapres dari Demokrat dan PKS...

Kompas.com - 25/07/2018, 17:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/7/2018) malam, menguatkan wacana pasangan Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai penantang incumbent, Joko Widodo, pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Meski demikian, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menilai, wacana itu membutuhkan 'restu' sekaligus kerelaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, PKS adalah rekan Gerindra sejak lama dan hingga kini PKS masih berpendirian kuat untuk mendorong kadernya menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

"PKS dan Gerindra ini bekerjasama hampir di sembilan provinsi dalam Pilkada serentak 2018 kemarin. Belum lagi di kabupaten/ kota yang jumlahnya juga banyak," ujar Rully saat dijumpai di Kantor LSI Denny JA, bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018).

"Waktu Pileg 2014 kemarin, PKS juga memiliki suara tinggi. Tapi nyatanya PKS rela menyerahkan tiket cawapres ke PAN, Pak Hatta Radjasa, sebagai cawapres Prabowo. Jadi, Pemilu 2019 ini adalah momen lagi bagi PKS untuk meminta jatah kadernya jadi cawapres," lanjut dia.

 

Demokrat Unggul

Rully melanjutkan, hasil Pileg 2014 tentu menjadi salah satu rujukan Prabowo dalam menentukan parpol mana yang kadernya akan digaet menjadi cawapresnya.

Dari sisi perolehan suara Pileg 2014 sendiri, Demokrat unggul dibandingkan PKS. Partai besutan SBY itu memperoleh 12.728.913 suara atau setara dengan 10,19 persen. Sementara, PKS memperoleh 8.480.204 atau setara dengan 6,79 persen.

Baca juga: Politisi PKS Apresiasi Sikap SBY soal AHY Cawapres Bukan Harga Mati

Artinya, berdasarkan kalkulasi, akan lebih menguntungkan bagi Prabowo apabila ia menggaet kader Demokrat menjadi cawapres pada Pemilu 2019.

Meski demikian, Rully mengingatkan kembali bahwa kalkulasi itu bukanlah hal yang mutlak.

"Kalau hitungannya perolehan kursi di 2014, memang lebih banyak Demokrat daripada PKS. Tapi ini tentu hitung-hitungan politis, bukan matematis. Keduanya ini jelas beda. Sekali lagi karena PKS itu adalah partner setianya Gerindra," ujar Rully.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Cawapres dari PKS Tetap Dipertimbangkan

"Jadi apakah AHY pasti masuk dengan Prabowo? Belum tahu. Butuh pertimbangan lagi pasti dari Gerindra. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah Prabowo sama-sama dengan AHY atau dengan kader PKS? Belum bisa dipotret," lanjut dia.

 

SBY dan AHY Bertemu Prabowo

Diberitakan, setelah sempat ditunda beberapa hari, pertemuan antara SBY dengan Prabowo akhirnya berlangsung juga. Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Usai pertemuan, SBY ditanya oleh wartawan apakah dalam pertemuan semalam mendorong AHY menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: SBY-Prabowo Buka Pintu Koalisi, PAN Ingin Ada Prinsip Meja Kosong

SBY menjawab, pertemuan tersebut belum spesifik membahas cawapres yang akan diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

"Kami tidak membicarakan urusan cawapres. Saya ulangi, setiap parpol tentu menginginkan salah satu kadernya jadi capres atau cawapres, demikian juga Partai Demokrat. Tapi cawapres bukan harga mati," ujar SBY.

Baca juga: Prabowo: AHY Jadi Cawapres, Kenapa Tidak?

Prabowo lantas meneruskan jawaban SBY.

"Pak SBY tidak meminta AHY sebagai cawapres sebagai harga mati. Beliau minta kami mencari nama yang terbaik," ujar Prabowo.

Kompas TV Dalam pertemuan malam ini Prabowo mengatakan tidak ada tekanan dan keharusan dari SBY untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com