Parpol Masih Cair, Gatot Nurmantyo Optimistis Maju pada Pilpres 2019

Kompas.com - 25/07/2018, 06:57 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (25/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo mengatakan, dirinya harus yakin dan optimistis jika mau maju pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, baik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Ya harus yakin kalau mau maju, itu enggak main-main," ujar Gatot di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Nama Gatot memang sempat muncul dalam beberapa survei terkait bursa nama capres maupun cawapres. Berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah lembaga, Gatot termasuk dalam jajaran calon presiden terkuat.

Selain itu, Gatot Nurmantyo juga disebut memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres jika dipasangkan dengan Ketua Umum Prabowo Subianto.

Meski demikian, Gatot menyatakan bahwa keyakinannya untuk maju tidak didasari pada hasil survei.

Baca juga: Saat Zulkifli Hasan Candai Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo...

Ia masih optimistis, melihat masih ada waktu sampai pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum pada 4-10 Agustus mendatang.

"Keyakinan itu bukan berdasarkan itu (hasil survei), tapi berdasarkan partai-partai yang saat ini masih cair dan belum ada satu pun yang pasti," ucap Gatot.

Gatot mengaku masih menjalin komunikasi secara intensif dengan berbagai partai politik. Menurut dia, situasi politik saat ini masih cair sehingga berbagai kemungkinan masih terbuka terkait pencalonan dirinya.

Ia meyakini bahwa kepastian akan terungkap di tanggal-tanggal terakhir pendaftaran nama capres-cawapres ke KPU mendatang.

Meski begitu, Gatot memahami bahwa peluang itu tidak mudah terwujud.

Baca: Secara Logika Politik, Gatot Nurmantyo Merasa Tak Ada Peluang Maju Pilpres 2019

Sebab, menurut dia, ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Menurut dia, partai politik tentu perlu melakukan koalisi jika ingin mengajukan seseorang untuk maju sebagai capres atau cawapres.

Dengan demikian, partai politik tentu akan berupaya mengajukan tiap kadernya untuk menjadi capres atau cawapres, sehingga persaingan semakin terbuka.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X