Kompas.com - 24/07/2018, 16:59 WIB
Analis sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Reza JurnalistonAnalis sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengajukan diri sebagai pihak terkait penolakan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ubedilah Badrun yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal, menyerahkan berkas penolakan tuntutan pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebetulnya spiritnya adalah ketika Perindo memperkarakan ini, kami sudah memantau, tiba-tiba kemudian ada pihak terkait kami jadi heran kok pihak terkaitnya wapres," ujar Ubedilah usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Relawan Jokowi Khawatir Uji Materi Syarat Cawapres Berdampak Buruk

"Ini berarti ada perkara serius, ada persoalan yang harus kita respon, posisi kami adalah menolak permohonan itu. Berbeda dengan pak JK, kalau pak JK kan mendukung permohonan itu supaya bisa nyalon lagi, kira-kira begitu,” sambung dia.

Diketahui pengajuan Uji materi terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu di MK ini dilakukan oleh Partai Perindo.

Dalam pasal yang diuji tersebut dinyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Relawan Jokowi Sayangkan Uji Materi Perindo soal Masa Jabatan Wapres

Ubedilah mengaku pengajuan dirinya tidak dilandaskan kepentingan politik semata. Namun, menurut dia, pengajuan tersebut hanya menegakkan konstitusi, dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Kita adalah manusia independen, saya adalah akademisi, sehari-hari di kampus, kemudian tidak ada kepentingan apapun kecuali kepentingan moral akademik. Ini adalah kepentingan tanggung jawab sebagai akademisi,” tutur dia.

“Perjuangan aktivis 98 menyatu dalam kedirian saya sebagai akademisi,” Ubedilah manambahkan.

Baca juga: Jika Dikabulkan MK, Uji Materi Syarat Cawapres Dinilai Ciptakan Kekuasaan Koruptif

Sementara itu, Ahmad Wakil Kamal selaku pengacara Ubedilah Badrun menyatakan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan amat tegas dan jelas mengenai pembatasan masa presiden dan wakil presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.