Temui Jokowi, Bawaslu Lapor 3.567 Pelanggaran di Pilkada 2018

Kompas.com - 24/07/2018, 15:27 WIB
Komisioner Bawaslu usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana Bogor, Selasa (24/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKomisioner Bawaslu usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana Bogor, Selasa (24/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7/2018). Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan pihaknya melaporkan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2018.

Menurut catatan Bawaslu, terdapat tiga ribu lebih laporan dugaan pelanggaran sepanjang Pilkada 2018. Pelanggaran tersebut, kata Abhan, juga turut melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu.

"Total dugaan pelanggaran yang ditangani selama penyelenggaraan pilkada 2018 sebanyak 3.567 (laporan dugaan pelanggaran)," kata Abhan kepada wartawan, usai pertemuan.

Abhan merinci, dari 3.567 laporan dugaan pelanggaran, sebanyak 262 teridentifikasi sebagai pelanggaran pidana pemilu, 990 dugaan pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lain sebanyak 685.

Baca juga: Bawaslu: Tren Pelanggaran Pilkada Bukan SARA, tetapi Keterlibatan Pejabat

Adapun terdapat 696 laporan yang setelah diteliti bukan termasuk pelanggaran pemilu. Bawaslu juga masih memproses sebanyak 825 laporan dugaan pelanggaran.

"Dari jumlah tersebut terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN sebanyak 721 (laporan)," lanjut dia.

Abhan menambahkan, dari 262 pelanggaran pidana pemilu, 51 kasus di antaranya sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Angka tersebut termasuk tiga kasus politik uang di Kabupaten Kuningan, Penajam Pasir Utara, dan Temanggung.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga meminta komitmen Jokowi untuk mengajak semua pihak, terutama ASN dan TNI/Polri agar netral dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Baca juga: Sulawesi Selatan Teratas dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada

"Netralitas para pihak penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses dan hasil pemilu," tegas Abhan.

Bawaslu, kata Abhan, juga telah melakukan sosialisasi dan imbauan moral kepada pengurus partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu mengimbau agar parpol tidak mengajukan mantan narapidana (napi) kasus korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan seksual sebagai bacaleg.

Selain itu, Bawaslu juga meminta parpol tidak melakukan praktik politik uang dalam pencalonan bacaleg. Untuk menegaskan komitmen tersebut, Abhan mendorong agar parpol menandatangani pakta integritas.

"Bawaslu juga meminta parpol tidak menyuap, memanfaatkan dan memengaruhi penyelenggara pemilu," ujar dia.

Pertemuan selama 1 jam antara Jokowi dan komisioner Bawaslu berlangsung tertutup. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno dan Menkumham Yasonna Laoly.

Kompas TV Di Lampung, sejumlah warga mendatangi Kantor Sentra Gakkumdu di Bandar Lampung.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X