Relawan Jokowi Khawatir Uji Materi Syarat Cawapres Berdampak Buruk

Kompas.com - 24/07/2018, 12:20 WIB
Berbagai kelompok relawan pendukung Jokowi khawatir dengan upaya Partai Perindo yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBerbagai kelompok relawan pendukung Jokowi khawatir dengan upaya Partai Perindo yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo khawatir dengan upaya Partai Perindo yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perwakilan relawan dari Sekretariat Nasional Jokowi, Muhammad Yamin menyatakan, jika uji materi ini dikabulkan, akan berdampak buruk bagi kepemimpinan nasional ke depan.

Dalam pasal itu diisyaratkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Kalau sekarang pembatasan kekuasaan ini kita utak-atik, maka kita membuka kotak pandora yang berbahaya," ujar Yamin dalam pernyataan sikap bersama di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

"Hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten atau kota," kata dia.

Baca juga: Demokrat: Pembatasan Masa Jabatan Presiden-Wapres Amanat Reformasi

Ia mengungkapkan, jika Pasal 169 huruf n diganggu gugat, akan menyinggung keberadaan Pasal 7 UUD 1945 yang sebelumnya telah diubah dan disepakati dengan susah payah.

"UUD 1945, Pasal 7 dan undang-undang turunannya, UU Pemilu 2017, Pasal 169 huruf n adalah hasil dari sebuah proses sejarah di mana bangsa Indonesia sepakat untuk tidak lagi mengulang kesalahan masa Ialu," ujarnya.

Masyarakat Indonesia, kata Yamin, telah sepakat bahwa kekuasaan harus dibatasi. Hal itu juga menjadi salah satu pilar demokrasi guna mendorong kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Jika tak dibatasi, kekuasaan akan mengarah pada otoritarianisme.

"Karena itulah, UUD 45 dan undang-undang turunannya mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat dua periode saja, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut," kata dia.

Baca juga: Uji Materi Syarat Cawapres, Jusuf Kalla Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait

Ia berharap kepada para hakim MK untuk bijaksana dalam menyikapi uji materi ini. Yamin ingin MK tetap menjadi pengawal konstitusi dan merawat perkembangan demokrasi di Indonesia

"Kita sudah berjalan cukup jauh. Jangan biarkan satu atau dua kepentingan, atas dasar apa pun, untuk menggiring kita kembali ke masa laIu yang kelam," ucap Yamin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X