Koalisi Pengusung Jokowi Diagendakan Bertemu Kembali Pekan Depan

Kompas.com - 24/07/2018, 12:06 WIB
Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy menyatakan, partai politik koalisi pengusung Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu kembali membahas pemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal itu disampaikan Romi menanggapi pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pengusungnya di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

"Koalisi yang enam partai sepakat akan bertemu kembali selambat-lambatnya pekan depan untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan yang dianggap perlu dalam rangka pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019," kata Romi, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/7/2018).

Romi menambahkan, pertemuan semalam juga semakin menegaskan kehendak keenam partai untuk mengusung Jokowi tanpa ada kata mundur.

Baca juga: Jokowi dan Ketum Partai Koalisi Sepakati Satu Nama Cawapres, tetapi...

Menurut Romi, sudah ada kesepahaman di antara partai koalisi terkait penentuan cawapres.

Romi mengatakan, masing-masing partai politik pengusung Jokowi sudah memahami kelemahan dan kekuatan mereka untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Koalisi sepakat bahwa dukungan parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi iktikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kelemahan," ujar Romi.

Selain itu, koalisi pengusung Jokowi juga membahas antisipasi penggunaan isu SARA dalam kampanye Pilpres 2019.

"Koalisi sepakat untuk memerangi digunakannya hoaks, fitnah dan kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik," ucap Romi.

Baca juga: Sudah Putus Satu Nama, Cawapres Jokowi Diumumkan di Akhir Pendaftaran

Dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap malam tersebut, seluruh ketum parpol juga menyatakan akan tetap solid mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Cawapres yang akan mendampingi Jokowi juga sudah mengerucut ke satu nama, namun baru akan diumumkan jelang akhir pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum.

Adapun saat ini parpol yang belum menentukan pilihan adalah Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu masih menampung aspirasi kader dari seluruh daerah.

Setiap daerah menggelar rapat koordinasi daerah dan menggelar voting. Hasilnya, sebagian daerah seperti Jawa Timur lebih memilih merapat ke kubu Jokowi.

Namun, ada juga daerah seperti Jawa Barat di mana para kader Partai Demokrat lebih memilih bergabung ke kelompok oposisi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X