Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pengusung Jokowi Diagendakan Bertemu Kembali Pekan Depan

Kompas.com - 24/07/2018, 12:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy menyatakan, partai politik koalisi pengusung Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu kembali membahas pemenangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal itu disampaikan Romi menanggapi pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum partai politik pengusungnya di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

"Koalisi yang enam partai sepakat akan bertemu kembali selambat-lambatnya pekan depan untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan yang dianggap perlu dalam rangka pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019," kata Romi, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/7/2018).

Romi menambahkan, pertemuan semalam juga semakin menegaskan kehendak keenam partai untuk mengusung Jokowi tanpa ada kata mundur.

Baca juga: Jokowi dan Ketum Partai Koalisi Sepakati Satu Nama Cawapres, tetapi...

Menurut Romi, sudah ada kesepahaman di antara partai koalisi terkait penentuan cawapres.

Romi mengatakan, masing-masing partai politik pengusung Jokowi sudah memahami kelemahan dan kekuatan mereka untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Koalisi sepakat bahwa dukungan parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi iktikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kelemahan," ujar Romi.

Selain itu, koalisi pengusung Jokowi juga membahas antisipasi penggunaan isu SARA dalam kampanye Pilpres 2019.

"Koalisi sepakat untuk memerangi digunakannya hoaks, fitnah dan kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik," ucap Romi.

Baca juga: Sudah Putus Satu Nama, Cawapres Jokowi Diumumkan di Akhir Pendaftaran

Dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap malam tersebut, seluruh ketum parpol juga menyatakan akan tetap solid mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Cawapres yang akan mendampingi Jokowi juga sudah mengerucut ke satu nama, namun baru akan diumumkan jelang akhir pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum.

Adapun saat ini parpol yang belum menentukan pilihan adalah Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu masih menampung aspirasi kader dari seluruh daerah.

Setiap daerah menggelar rapat koordinasi daerah dan menggelar voting. Hasilnya, sebagian daerah seperti Jawa Timur lebih memilih merapat ke kubu Jokowi.

Namun, ada juga daerah seperti Jawa Barat di mana para kader Partai Demokrat lebih memilih bergabung ke kelompok oposisi.

Kompas TV Malam ini Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana mengundag ketua umum Parpol koalisi pengusungnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com