Perludem Tekankan Pentingnya Menghindari Fanatisme Figur dalam Politik

Kompas.com - 24/07/2018, 07:41 WIB
Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANDirektur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, peta politik saat ini masih kental dengan fanatisme figur.

Ia menilai bahwa sikap fanatik terhadap figur tertentu akan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

Hal itu disampaikan Titi menanggapi keputusan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengajukan diri sebagai pihak terkait pada uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pasal itu diisyaratkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

"Yang bahaya apakah kita mau membiarkan demokrasi masuk pada fanatisme figur dengan merekonstruksi masa jabatan yang sudah jadi upaya menguatkan demokrasi kita?" kata Titi dalam diskusi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Jika Dikabulkan MK, Uji Materi soal Syarat Cawapres Dinilai Akan Berdampak Buruk

Ia menilai, upaya menghilangkan batasan masa jabatan lewat uji materi bisa melemahkan konsolidasi dan progresivitas demokrasi yang sudah dibangun sejak era Reformasi 1998.

"Kita tidak mau dengan capaian Reformasi, demokrasi kita mundur. Uji materi ini harus ditolak dan kalau dibiarkan ini jadi ancaman penurunan kualitas dan konsolidasi demokrasi," kata Titi.

Titi menegaskan, batasan jabatan kekuasaan dan pemilihan umum merupakan mekanisme untuk mengatur sirkulasi elite sekaligus kepemimpinan nasional. Kedua hal itu juga untuk menghindari dominasi fanatisme figur.

Pembatasan masa jabatan juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada otoritarianisme. Selain itu, pembatasan juga membuka kesempatan bagi generasi penerus untuk menggantikan kepemimpinan lama.

"Karena pemilu adalah sirkulasi elite di mana parpol menjadi instrumen di dalamnya. Parpol punya fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Kedua hal itu harus menjadi keniscayaan," kata dia.

Baca juga: Demi Regenerasi Pemimpin, MK Diminta Tolak Uji Materi Perindo

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X