Kompas.com - 23/07/2018, 19:36 WIB
Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan dirinya tidak khawatir uji materi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden akan merusak tatanan demokrasi tanah air. Dia bahkan menilai uji materi itu baik untuk memperjelas kesimpangsiuran tafsir.

Ia beralasan bahwa dalam pandangannya sebagai orang yang belajar tentang hukum, peraturan tersebut multitafsir. Oleh sebab itu, gugatan ini dapat memperjelas peraturan tersebut.

"Saya kira itu harus clear, pengertian dua periode berturut-turut itu yang bagaimana. Ada yang mengatakan dua kali dilantik itu berturut-turut, ada yg mengatakan dua kali tidak lima tahun", ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Uji Materi Syarat Cawapres, Jusuf Kalla Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait

Namun, ia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berimplikasi pada munculnya celah bagi gugatan tersebut untuk dikabulkan. Ia menyerahkan semua itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka lebih baik jangan berspekulasi, karena ini negara hukum, ada sebuah proses kelembagaan, mari kita tunggu MK", ujarnya.

Ia juga berharap MK segera memutuskan sehingga tidak mengganggu tahapan pendaftaran pasangan capres-cawapres yang dilakukan pada 4-10 Agustus 2018. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sudirman Said Yakin Jusuf Kalla Tak Ambisius untuk Bisa Jadi Cawapres

Sebelumnya, Perindo mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon presiden-calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Partai tersebut merasa dirugikan oleh pasal itu karena menghalangi mereka untuk mengajukan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai cawapres pada pemilu 2019.

Kalla juga telah mendaftarkan diri menjadi pihak terkait uji materi tersebut, pada Jumat (20/7/2018).

Kompas TV Kejutan muncul ketika Wapres Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak yang terkait atas uji undang undang pemilu yang diajukan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3R untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.