Penyelesaian Masalah Ojek Online Harus Libatkan Semua Kementerian Terkait

Kompas.com - 23/07/2018, 19:21 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, penyelesaian permasalahan ojek online atau daring harus melibatkan seluruh kementerian.

Kementerian Perhubungan seharusnya tak bekerja sendiri. Dibutuhkan peran kementerian lain misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo).

Ia menyatakan, Kemenkominfo harus terlibat terkait sistem teknologi informasi (TI) aplikator.

Baca juga: Pengemudi Ojek Online Diminta Pikir Ulang Demo Saat Asian Games

"Kemenkominfo juga harus ikut berpikir bagaimana cara untuk awasi sistem TI aplikator," kata Djoko dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) pun harus memikirkan sistem kemitraan antara pengemudi dengan aplikator.

Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).Kompas.com/Robertus Belarminus Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).

Pihak aplikator pun harus dilibatkan terkait pembagian keuntungan dengan pengemudi.

"Pihak aplikator yang sudah untung besar harusnya juga mau berbagi keuntungan dengan pihak driver," sebut Djoko.

Baca juga: Menhub Minta Ojek Online Tak Demo Saat Asian Games

Ia menyatakan, urusan pengemudi tak boleh dikesampingkan oleh aplikator. Sebab, tanpa pengemudi, belum tentu aplikator menjadi besar seperti saat ini.

"Driver adalah ujung tombak bagi aplikator untuk meraup keuntungan yang cukup besar. Tanpa driver, belum tentu aplikator bisa beroperasi seperti sekarang," tutur Djoko.

Para pengemudi ojek online dikabarkan bakal menggelar aksi unjuk rasa pada pembukaan Asian Games 2018 tanggal 18 Agustus 2018 mendatang.

Baca juga: Menhub: Saya Anjurkan Ojek Online Tidak Demo, Nonton Asian Games Saja

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, alasan pengemudi ojek online berencana demo saat pembukaan Asian Games 2018, salah satunya untuk menarik perhatian dunia internasional.

Demo tersebut rencananya akan mengusung tuntutan agar pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

"Alasan kenapa demo saat Asian Games itu pada dasarnya ada dua, yaitu ada perusahaan aplikasi ojek online yang menjadi sponsor Asian Games dalam hal ini Grab dan kami merasa sudah tidak mempunyai tempat mengadu. Jalan terakhir untuk mengadu ya ke internasional, kan saat Asian Games banyak negara dari luar dan media internasional," kata Igun kepada Kompas.com.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X