MK Tolak Gugatan Jamaah Ahmadiyah tentang Pasal Penodaan Agama

Kompas.com - 23/07/2018, 13:46 WIB
Suasana sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Suasana sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak perkara pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang terhadap UUD 1945. Uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno putusan di Kantor MK, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Dalam permohonannya, beberapa jamaah Ahmadiyah menyatakan frasa penodaan agama dalam pasal 1, 2, dan 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 bersifat multitafsir. Akibatnya, frasa tersebut seringkali dimanfaatkan untuk menutup rumah-rumah ibadah Ahmadiyah. Hal tersebut pun dipandang bertentangan dengan UUD 1945 dan bersifat inkonstitusional. 

Baca juga: Kerinduan Jemaah Ahmadiyah Ramadhan di Rumah Sendiri


Akan tetapi, MK memandang apabila dibaca secara seksama substansi permohonan para pemohon, sebenarnya salah satu masalah mendasar yang menjadi kekhawatiran para pemohon tidak sepenuhnya pada persoalan belum direvisinya UU a quo.

"Melainkan pada makin meluasnya tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya dinilai melanggar Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, termasuk para pemohon," ujar Hakim MK Wahiduddin Adams.

Selain itu, Mahkamah juga memandang, pokok permasalahan bukanlah pada pasal 1, 2, dan 3 UU Nomor 1/PNPS/1965. Namun, masalah terjadi pada pembuatan aturan turunannya, antara lain Surat Keputusan Bersama atau Peraturan Daerah.

Baca juga: Rencana Penyerangan Jemaah Ahmadiyah Telah Dirancang dan Disepakati Jauh Hari

"Para pemohon telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU a quo melalui SKB dan peraturan daerah. Jika terdapat masalah atau kerugian akibat diberlakukannya SKB atau Perda, maka bukan berarti UU PPNS yang bertentangan dengan UUD 1945," sebut Hakim MK I Dewa Gede Palguna.

MK pun menyatakan UU 1/PNPS/1965 memang mendesak untuk direvisi supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penodaan agama yang akhirnya menimbulkan kericuhan. Akan tetapi, revisi harus dilakukan melalui tahapan legislasi biasa di DPR.

Uji materi diajukan oleh Asep Saepudin, Siti Masitoh, Faridz Mahmud Ahmad, Lidia Wati, Hapid, Iyep Saprudin, Anisa Dewi, Erna Rosalia, dan Tazis. Permohonan uji materi tersebut telah dilakukan sejak Juli 2017 lalu.

Kompas TV Mediasi antara Jemaat Ahmadiyah dan Warga Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur berlangsung alot.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X