Para Walikota Minta Ada Dana Kelurahan ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para wali kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta ada dana kelurahan kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan ini disampaikan langsung saat para wali kota bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (23/7/2018).

"Jadi selama ini kan dana desa sudah ada, tapi dana kelurahan tidak ada," kata Ketua Apeksi Airin Rachmi Diani kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Airin mengatakan, perkotaan juga memiliki permasalahan yang kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, hingga kemiskinan. Kalau tidak ditangani dengan baik, tingkat kriminalitas bisa semakin tinggi.

Baca juga: Diberhentikan Anies, Mantan Wali Kota Jakbar Daftar Caleg DPRD DKI dari PKB

"Sehingga kami meminta kepada presiden membuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya pada desa tetapi juga ke kelurahan," kata Airin.

Adapun terkait skema penyaluran dana kelurahan itu, para wali kota menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Airin menilai tak perlu membuat Undang-undang khusus sebagai payung hukum penyaluran dana kelurahan ini.

"Cukup peraturan juga bisa, yang penting tidak melanggar aturan. Yang penting ada bantuan terhadap dana kelurahan yang itu mudah-mudahan bisa diformulasikan oleh kementerian," kata Wali Kota Tangerang Selatan ini.

Baca juga: Airin Enggan Bicarakan Suaminya yang Sempat Hilang dari Lapas Sukamiskin

Airin menambahkan, besaran dana kelurahan bisa disesuaikan dengan karakter dan masalah di kelurahan masing-masing. Menurut dia, Presiden Jokowi menyambut baik usulan para wali kota ini.

"Alhamdulillah beliau menyambut baik, beliau berpikir dana desa itu juga masuk ke dana kelurahan, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan," kata dia.