Menkumham: Kasus di Sukamiskin Tamparan Keras bagi Kemenkumham

Kompas.com - 22/07/2018, 21:52 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sesuai menghadiri Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 yang menyetujui pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sesuai menghadiri Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 yang menyetujui pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

SIDOARJO, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, merupakan tamparan bagi jajarannya.

"Peristiwa yang terjadi di Sukamiskin merupakan tamparan keras bagi jajaran. Saya sudah instruksikan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada," kata Yasonna saat memimpin apel menjelang pelaksanaan sidak di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Minggu (22/7/2018) malam, seperti dikutip Antara.

 

Baca juga: KPK: Suap di Lapas Tak Lagi Pakai Sandi, Sangat Terang

Dalam sidak tersebut, Yasonna menggeledah ke sejumlah ruang tahanan yang ada di dalam Lapas Klas I tersebut.

Menurut dia, inspeksi ini juga dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Medan, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Bali, Kalbar, Kalbar, Kalsel, Sulsel dan beberapa tempat lainnya.

"Kami juga sengaja mengundang media terkait dengan kegiatan ini. Sidak Lapas ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan dilakukan oleh warga binaan," ujarnya.

Baca juga: Diperiksa KPK, Kalapas Sukamiskin Tertawa-tawa

Yasonna mengatakan, sidak harus rutin dilakukan, tidak hanya simbolik gerakan bersih saat momentum ini saja.

"Termasuk Sukamiskin harus mau dikoreksi, terbuka pada kritik yang masuk," katanya.

Ia menyinggung langkah bersih-bersih narkoba yang dilakukan jajarannya selama ini. Namun, kini yang terjadi jual beli fasilitas.

"Namun yang terjadi sekarang ini adalah jual beli fasilitas, ini yang mencoreng lembaga. Bersih-bersih harus konsisten dilakukan," katanya.

Baca juga: KPK: Napi di Sukamiskin Bayar Rp 200-500 Juta untuk Dapat Fasilitas Mewah

Dalam kegiatan itu, dibagi menjadi beberapa tim dan berhasil menyita sejumlah barang seperti kipas angin, kabel, tampar, peralatan makan, pisau kecil, alat pemanas air, parfum.

Dalam OTT di Sukamiskin, Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ditangkap dengan sangkaan memberi fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, staf Wahid Husein, Hendry Saputra, napi korupsi Fahmi Darmawansyah serta napi kasus pidana umum Andi Rahmat.

Fahmi Darmawansyah diduga menyuap Kalapas agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

Fahmi dibantu oleh staf Wahid, Hendry Saputra dan napi kasus pidana umum Andi Rahmat.

Dalam OTT di Sukamiskin, Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ditangkap dengan sangkaan memberi fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Baca juga: Diperiksa KPK, Kalapas Sukamiskin Tertawa-tawa Mereka adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, staf Wahid Husein, Hendry Saputra, napi korupsi Fahmi Darmawansyah serta napi kasus pidana umum Andi Rahmat. Fahmi Darmawansyah diduga menyuap Kalapas agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan. Fahmi dibantu oleh staf Wahid, Hendry Saputra dan napi kasus pidana umum Andi Rahmat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Diminta Instruksikan Menkumham Serius Perketat Pengawasan di Lapas", https://nasional.kompas.com/read/2018/07/22/20273731/jokowi-diminta-instruksikan-menkumham-serius-perketat-pengawasan-di-lapas.
Penulis : Moh Nadlir
Editor : Sandro Gatra



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Nasional
Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang 'Success Story' Jokowi

Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang "Success Story" Jokowi

Nasional
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

Nasional
'Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK'

"Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK"

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Nasional
Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Nasional
Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasional
WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

Nasional
Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X