Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Acara Harlah ke-20 PKB Minggu Malam

Kompas.com - 22/07/2018, 18:25 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara perayaan hari lahir (Harlah) ke-20 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid Hotel Jaya, Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden Jokowi diundang bersama dengan para menteri kabinet.

Adapun acara perayaan harlah itu dijadwalkan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Cak Imin: JK Ibarat Ferrari Penumpangnya Sedikit di NU, Saya Alphard


"Presiden confirm (hadir), pak wapres karena ada acara di Cipanas izin tidak hadir, tentu menteri-menteri juga (diundang) untuk hadir," ujar Karding di lokasi.

Selain itu, kata Karding, para Ketua Umum Partai Politik, baik dari kubu koalisi pemerintah maupun oposisi juga diundang.

"Semua kita undang," ucap anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Baca juga: Cak Imin: Jika Pak JK Lolos Cawapres, Jadi Saingan Saya

Di usia PKB yang ke-20 tahun, Karding berharap, partainya dapat menghasilkan karya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

"PKB 20 tahun kita harapkan yang penting karyanya lebih baik, manfaatnya lebih besar. Secara organisasi lebih matang, baik dari sisi manajemen, kaderisasi," kata Karding.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X