Pengamat: Setelah Syarat Keterwakilan Caleg Perempuan Terpenuhi, Selanjutnya?

Kompas.com - 22/07/2018, 17:19 WIB
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Hiraswari Gayatri (kiri), dalam diskusi bertajuk The Power of Emak-emak: Srikandi-srikandi di Lingkaran Istana, di Diskusi Kopi, Jakarta, Minggu (22/7/2018). KOMPAS.com/Devina HalimPengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Hiraswari Gayatri (kiri), dalam diskusi bertajuk The Power of Emak-emak: Srikandi-srikandi di Lingkaran Istana, di Diskusi Kopi, Jakarta, Minggu (22/7/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai, syarat minimal keterwakilan calon anggota legislatif perempuan sebesar 30 persen penting untuk "memaksa" partai politik melibatkan kader perempuan.

Namun, ia mengkritisi kelanjutan dari penerapan aturan tersebut.

"Kalau sudah terpenuhi, bagus. Pertanyaannya kemudian tidak hanya jumlah, lalu bagaimana (selanjutnya)?" ujar Irine dalam diskusi bertajuk "The Power of Emak-emak: Srikandi-srikandi di Lingkaran Istana", di Diskusi Kopi, Jakarta, Minggu (22/7/2018).

Peneliti di bidang konflik, sosial, gender, dan pemilu tersebut ingin melihat sanksi tegas bagi partai yang melanggar.

Ia beralasan, partai yang tidak menerapkan aturan tersebut mengurangi kesempatan kader perempuan yang berpotensial untuk berkarier.

Selain itu, ia juga mengharapkan upaya internal partai agar pemenuhan tersebut tidak hanya untuk memenuhi syarat administratif.

"Setelah itu apa, pendidikan kader, internalisasi itu artinya pengurus partai ingat terhadap anggota-anggota yang menikah dan punya anak bayi. Pengurus partai harus bisa membuat rapat di bawah pukul 10 malam. Kadang-kadang rapat (mulai) dari jam 10 gitu," ujar Irine.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika (partai) punya gender perspective, kalau ada anggota partai perempuan di DPP, berapa persen dari mereka bisa ikut mengambil keputusan kalau rapat sampai malam?" tambah Irine.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apapun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apapun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Nasional
Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X