Praktik Suap di Lapas Tak Cukup Diselesaikan dengan Mutasi Jabatan

Kompas.com - 22/07/2018, 08:26 WIB
Aktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Wahid Husen, dinilai sebagai fenomena gunung es atas praktik suap di lapas yang berlangsung cukup lama.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menilai, OTT itu membuktikan pembinaan terhadap para petugas pemasyarakatan masih lemah. Selain itu, praktik suap di lapas agar narapidana mendapatkan fasilitas tertentu tak cukup diselesaikan dengan sanksi mutasi jabatan.

"Yang pasti dari Kementerian Hukum dan HAM harus diambil tindakan yang tegas yang bukan pada level mutasi seperti biasanya yang pernah kita dengar," kata Dirga, Minggu (22/7/2018).

"Kalau misalnya hanya ditangani dengan sanksi seperti biasanya, mutasi dan mutasi lagi, menurut kami itu enggak menyelesaikan masalah," tambah dia.

Baca juga: KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Lapas Sukamiskin

Dirga melihat, proses pembinaan terhadap petugas pemasyarakatan dan warga binaan belum sepenuhnya membudayakan semangat antikorupsi.

Selain itu, faktor kapasitas lapas yang berlebihan menjadi salah satu penyumbang permasalahan dalam praktik itu.

"Ketika menjadi Kalapas Sukamiskin misalnya, itu pasti levelnya sudah berbeda dengan kalapas-kalapas lainnya. Apalagi kalau kita tahu Lapas Sukamiskin ini dihuni hanya para koruptor, beda dengan lapas-lapas biasa yang mengalami kondisi overcrowding," kata dia.

Dirga mendorong adanya evaluasi mendalam terkait pembinaan petugas pemasyarakatan. Kemenkumham harus mencari akar masalah mengapa praktik itu terus berulang.

"Lalu di proses selanjutnya di pembinaan warga binaan atau terpidana ini jangan sampai punya celah untuk bisa mengakali hukum tapi juga tanpa melanggar hak asasi yang melekat pada narapidana-narapidana lain," kata dia.

Selain itu, ia meminta pihak eksekutif dan legislatif bekerja sama mempercepat penuntasan persoalan kapasitas lapas yang berlebihan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X