KPK: Ada Bisnis Jual Beli Fasilitas di Lapas, Sulit Bicara Efek Jera Korupsi...

Kompas.com - 22/07/2018, 06:19 WIB
KPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu (22/7/2018). 

Menurut dia, KPK menemukan adanya bisnis jual beli fasilitas serta izin di lapas yang penghuninya kebanyakan adalah narapidana kasus korupsi itu.

"Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan," ujar Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kronologi OTT Kalapas Sukamiskin dan Terungkapnya Fasilitas Wah Para Napi

Saut menganggap praktik suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh napi ini sangat merusak cita-cita bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, kesalahan ini tidak bisa ditujukan pada segelintir orang, tetapi juga sebuah sistem pengelolaan dan pengawasan lapas secara keseluruhan.

"Kita sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan disel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," kata Saut.

Rumor

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, OTT yang dilakukan KPK di lapas Sukamiskin ini berhasil membuktikan rumor yang berkembang selama ini bahwa napi korupsi kerap mendapatkan fasilitas tambahan hingga melakukan plesiran.

Baca juga: Kalapas Sukamiskin Ditangkap KPK, Dirjen PAS Minta Maaf

"Jadi betul seperti ada bisnis dalam penjara," ujar Laode.

Dalam OTT yang berlangsung Sabtu dini hari itu, KPK mengamankan enam orang di sejumlah tempat yang berbeda, termasuk Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

KPK menyebut Wahid menerima suap berupa uang dan mobil dari salah satu napi korupsi, Fahmi Darmawansyah.

Suap itu agar Fahmi mendapatkan fasilitas mewah di sel dan kemudahan untuk meninggalkan lapas.

KPK juga sempat mendatangi sel tempat Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan ditahan, namun keduanya tidak ada di dalam lapas.

Baca juga: KPK: Kalapas Sukamiskin Terima Uang dan 2 Mobil dari Napi Koruptor

Kompas TV KPK menemukan ada jual beli kamar jual beli izin dan hak-hak napi yang dijadikan bisnis di Lapas Sukamiskin.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Nasional
Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Nasional
Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Jangan Hanya 'Terima Jadi' Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi: Kita Jangan Hanya "Terima Jadi" Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

Nasional
Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X