KPK: Ada Bisnis Jual Beli Fasilitas di Lapas, Sulit Bicara Efek Jera Korupsi...

Kompas.com - 22/07/2018, 06:19 WIB
KPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu (22/7/2018). 

Menurut dia, KPK menemukan adanya bisnis jual beli fasilitas serta izin di lapas yang penghuninya kebanyakan adalah narapidana kasus korupsi itu.

"Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan," ujar Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kronologi OTT Kalapas Sukamiskin dan Terungkapnya Fasilitas Wah Para Napi

Saut menganggap praktik suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh napi ini sangat merusak cita-cita bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, kesalahan ini tidak bisa ditujukan pada segelintir orang, tetapi juga sebuah sistem pengelolaan dan pengawasan lapas secara keseluruhan.

"Kita sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan disel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," kata Saut.

Rumor

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, OTT yang dilakukan KPK di lapas Sukamiskin ini berhasil membuktikan rumor yang berkembang selama ini bahwa napi korupsi kerap mendapatkan fasilitas tambahan hingga melakukan plesiran.

Baca juga: Kalapas Sukamiskin Ditangkap KPK, Dirjen PAS Minta Maaf

"Jadi betul seperti ada bisnis dalam penjara," ujar Laode.

Dalam OTT yang berlangsung Sabtu dini hari itu, KPK mengamankan enam orang di sejumlah tempat yang berbeda, termasuk Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

KPK menyebut Wahid menerima suap berupa uang dan mobil dari salah satu napi korupsi, Fahmi Darmawansyah.

Suap itu agar Fahmi mendapatkan fasilitas mewah di sel dan kemudahan untuk meninggalkan lapas.

KPK juga sempat mendatangi sel tempat Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan ditahan, namun keduanya tidak ada di dalam lapas.

Baca juga: KPK: Kalapas Sukamiskin Terima Uang dan 2 Mobil dari Napi Koruptor

Kompas TV KPK menemukan ada jual beli kamar jual beli izin dan hak-hak napi yang dijadikan bisnis di Lapas Sukamiskin.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X