Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Proses Verifikasi Kelengkapan Berkas Bacaleg DPR oleh KPU

Kompas.com - 20/07/2018, 23:17 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan proses verifikasi kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif DPR RI yang didaftarkan 16 partai politik.

Tahap ini merupakan proses verifikasi kedua setelah pemeriksaan kelengkapan dokumen saat pengajuan oleh parpol pada 16-17 Juli 2018.

"Berkas diperiksa terkait kelengkapan syarat (administratif) masing-masing bacaleg. Pemeriksaan terhadap 575 calon dari tiap partai, jika mengajukan 100 persen," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Setiap bacaleg menyerahkan sekitar 11 berkas, seperti ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat keterangan dari rumah sakit.

Baca juga: KPU: Ikut Pileg 2019 Lewat Partai Baru, Anggota DPR Harus Mundur

Arief memprediksi terdapat kurang lebih 90.000 berkas yang diteliti.

Tahap berikutnya yaitu, proses verifikasi keabsahan berkas masih terus dilakukan KPU. Arief menargetkan proses tersebut akan selesai pada Jumat (20/7/2018) malam.

KPU akan mengumumkan hasil penelitian mereka secara resmi kepada para parpol pada Sabtu (21/7/2018). Lalu, partai akan diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas pada 22-31 Juli 2018.

Berikut hasil verifikasi yang dirilis oleh KPU:

1. Partai Kebangkitan Bangsa

- Jumlah dapil yang diajukan: 80
- Jumlah dapil yang dilanjutkan ke penelitian: 80
- Jumlah calon yang diajukan: 575
- Jumlah calon yang dilanjutkan ke penelitian: 575

2. Partai Gerindra

- Jumlah dapil yang diajukan: 80
- Jumlah dapil yang dilanjutkan ke penelitian: 80
- Jumlah calon yang diajukan: 575
- Jumlah calon yang dilanjutkan ke penelitian: 575

3. PDI Perjuangan

- Jumlah dapil yang diajukan: 80
- Jumlah dapil yang dilanjutkan ke penelitian: 80
- Jumlah calon yang diajukan: 575
- Jumlah calon yang dilanjutkan ke penelitian: 575

4. Partai Golkar

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com