Buru Sisa Kelompok Santoso, Operasi Tinombala Diperpanjang

Kompas.com - 20/07/2018, 21:01 WIB
Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017 Mansur K103-15Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memutuskan untuk memperpanjang Operasi Tinombala, yang bertujuan melumpuhkan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) selama tiga bulan.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan alasan Polri memutuskan perpanjangan operasi di Poso, Sulawesi Tengah tersebut, mulai Juli-September 2018.

"Memang Itu harus diselesaikan, menyelesaikan itu butuh perpanjangan," ujar Syafruddin di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Polri, Operasi Tinombala harus diselesaikan karena sejumlah teroris di Indonesia timur belum tertangkap, sekalipun pimpinan mereka, yaitu Santoso, sudah tewas ditembak pada 18 Juli 2016.

Meski Operasi Tinombala diperpanjang, Wakapolri mengatakan bahwa jumlah pasukan tidak sebesar saat awal operasi dimulai. Personelnya, kata dia, hanya personel wilayah saja.

Baca juga: Cerita Kapolri Sinergi dengan Ormas Saat Operasi Tinombala

Anggaran yang dipakai untuk perpanjangan Operasi Tinombala itu pun tetap berasal dari pusat, bukan menggunakan anggaran Polda setempat.

"Kalau operasi anggaran rutin tidak bisa diharapkan, perlu anggaran operasional," kata Wakapolri.

Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah masih berjalan.

Menurut Tito, saat itu Satgas Tinombala masih mengejar sekitar 10 orang dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.

"Operasi penanganan terorisme masih kami lakukan di Poso, Operasi Tinombala, karena masih ada kurang dari 10 orang lagi yang masih melakukan aksi," kata Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X