Buru Sisa Kelompok Santoso, Operasi Tinombala Diperpanjang

Kompas.com - 20/07/2018, 21:01 WIB
Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017 Mansur K103-15Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memutuskan untuk memperpanjang Operasi Tinombala, yang bertujuan melumpuhkan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) selama tiga bulan.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan alasan Polri memutuskan perpanjangan operasi di Poso, Sulawesi Tengah tersebut, mulai Juli-September 2018.

"Memang Itu harus diselesaikan, menyelesaikan itu butuh perpanjangan," ujar Syafruddin di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Polri, Operasi Tinombala harus diselesaikan karena sejumlah teroris di Indonesia timur belum tertangkap, sekalipun pimpinan mereka, yaitu Santoso, sudah tewas ditembak pada 18 Juli 2016.

Meski Operasi Tinombala diperpanjang, Wakapolri mengatakan bahwa jumlah pasukan tidak sebesar saat awal operasi dimulai. Personelnya, kata dia, hanya personel wilayah saja.

Baca juga: Cerita Kapolri Sinergi dengan Ormas Saat Operasi Tinombala

Anggaran yang dipakai untuk perpanjangan Operasi Tinombala itu pun tetap berasal dari pusat, bukan menggunakan anggaran Polda setempat.

"Kalau operasi anggaran rutin tidak bisa diharapkan, perlu anggaran operasional," kata Wakapolri.

Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah masih berjalan.

Menurut Tito, saat itu Satgas Tinombala masih mengejar sekitar 10 orang dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.

"Operasi penanganan terorisme masih kami lakukan di Poso, Operasi Tinombala, karena masih ada kurang dari 10 orang lagi yang masih melakukan aksi," kata Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X