Kompas.com - 20/07/2018, 20:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan, partainya tetap mendukung dan pro terhadap upaya pemberantasan korupsi meski mencalonkan mantan napi kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Hal itu ia tegaskan saat ditanya apakah Gerindra tak khawatir dinilai sebagai partai yang tidak pro pemberantasan korupsi dengan mencalonkan Muhammad Taufik sebagai caleg di DPRD DKI Jakarta yang berstatus mantan koruptor.

"Kami pro dan mendukung (pemberantasan korupsi) dari semua calon kan hampir nggak ada mantan koruptor. Ya hanya itu (Taufik) saja," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Eks Napi Korupsi Ngotot Nyaleg karena Anggap PKPU Langgar Konstitusi

Taufik diketahui pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Menurut Riza, pencalonan Taufik sebagai caleg tidak melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Baca juga: Mantan Napi Korupsi Diusung Golkar Jadi Caleg atas Aspirasi Kader

Di sisi lain, berdasarkan kesepakatan Rapat Konsultasi antara DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu pada Kamis (5/7/2018), mantan napi kasus korupsi memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai caleg pada pemilu 2019.

"Hasil kesepakatan pemerintah, DPR bersama dengan KPU dan Bawaslu dipersilakan bagi partai atau yang bersangkutan mencalonkan sebagai caleg namun nanti menunggu hasil judicial review," katanya.

Baca juga: Masih Ada Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Bukti Parpol Gagal Kaderisasi

Dalam Rapat Konsultasi itu juga, pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipersilakan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Jika gugatan diterima, maka KPU wajib meloloskan calon peserta sebagai caleg. Sedangkan, KPU dapat mencoret nama caleg terpidana kasus korupsi dan mengembalikan berkas ke parpol masing masing apabila gugatan uji materi ditolak.

Baca juga: Parpol Usung Eks Napi Koruptur Jadi Caleg, Bawaslu Serahkan ke KPU

Riza pun memastikan partainya akan mengganti Taufik dari daftar caleg jika MA menolak gugatan uji materi PKPU.

"Tentu diperkenankan diganti," kata Riza.

Kompas TV Salah satu yang menjadi sorotan adalah dalam Peraturan KPU adalah larangan eks-narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif caleg di pemilu 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.