Anggota DPR yang Nyaleg Lewat Parpol Baru Harus Sadar Diri untuk Mundur

Kompas.com - 20/07/2018, 17:48 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR petahana mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif ( Caleg) Pemilu 2019. Namun sebagian di antaranya maju dengan kendaraan politik yang berbeda dari periode sebelumnya.

Tidak larangan akan hal tersebut. Namun, menjadi masalah jika anggota DPR yang nyaleg dari partai baru itu tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPR.

Baca juga: KPU: Ikut Pileg 2019 Lewat Partai Baru, Anggota DPR Harus Mundur

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018, anggota DPR atau DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saya kira karena kasus ini terjadi pada anggota DPR, mestinya tak butuh sampai menunggu perintah siapapun untuk melakukan pengunduran diri," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Masak sekelas DPR, untuk yang beginian mesti perlu disuruh-suruh banyak orang. Kayak anak kecil yang masih tergantung pada orangtuanya," sambung dia.

Baca juga: Pindah Partai, Lulung jadi Calon Anggota DPR dari PAN

Menurut Lucius, anggota DPR yang nyaleg dari partai lain seharusnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri dengan memastikan pengunduran diri itu sudah sah pada saat pendaftaran.

Lucius menilai, adanya anggota DPR yang belum mengundurkan diri dari legislatif tersebut menunjukkan kualitas moral atau etik anggota DPR tersebut.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

"Khususnya yang jelas-jelas sudah mendaftar ke partai lain tetapi masih saja bertahan di DPR dan menikmati fasilitas jabatan yang diterimanya dari partai yang berbeda sebelumnya," kata dia.

Baca juga: Jumlah Bakal Caleg DPR RI untuk Pileg 2019 Versi Silon KPU

Menurut Lucius, secara hakiki anggota DPR merupakan jabatan fungsional yaitu sebagai representasi rakyat sekaligus partai. 

Fungsi representasi itu membuat anggota DPR harus selalu dalam pertautan dengan pihak lain yang menjadi pemberi mandat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X