Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Usung Caleg Eks Koruptor, Parpol Menegaskan Statusnya sebagai Benalu Politik"

Kompas.com - 20/07/2018, 16:37 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyataan "kami antikorupsi" diumbar, Pakta integritas juga diteken, namun masih saja ada partai politik yang tetap mencalonkan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif 2019.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, hal itu menujukkan bahwa Parpol memang tidak pernah menjadikan agenda anti-korupsi menjadi prioritas.

"Hal serupa juga menunjukkan tumpulnya sensitivitas mereka terhadap kehendak publik pemilih untuk mendapatkan wakil yang berintegritas," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Golkar Sulit Coret Dua Caleg Mantan Koruptor, Ini Alasannya

Padahal, kata dia, normanya jelas. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Parpol juga menyatakan sepaham dalam pakta integritas.

Ia mengatakan, publik ingin agar caleg diisi oleh orang-orang yang bersih, bukan orang-orang justru pernah tersangkut kasus korupsi.

Namun, parpol tetap saja tak ikut norma dan menghiraukan kehendak publik itu.

Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg

Menurut Arif, sikap semacam ini berakar dari pola relasi klientelistik dalam tubuh Parpol, yang mempertukarkan dukungan dengan sumber daya.

Dengan akses sumber daya berlimpah, kata Arif, para mantan koruptor masih dinilai dapat membeli sejumlah dukungan di kalangan elite maupun massa.

"Hal ini berpeluang memperkuat grip kekuasaan Parpol hingga tataran bawah dengan pertanggungjawaban minim," kata dia.

Baca juga: Usung Dua Mantan Koruptor, Golkar Tak Takut Dicap Negatif

Namun tak hanya itu, ucap Arif, sikap itu juga menunjukan lemahnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas beroperasinya Parpol.

Hal ini seakan mengkonfirmasi buruknya rekrutmen dan kaderisasi politik.

"Menegaskan statusnya sebagai benalu politik, yang menjadi beban bagi keberlangsungan demokrasi nasional," ujar Arif.

Menurut dia, kaderisasi dan pendidikan politik menjadi suatu kebutuhan. Pola rekrutmen harus lebih baik dan perlu diikuti penguatan ideologi Parpol.

"Terakhir, Partai membutuhkan komitmen untuk membangun profesionalisme demi perwujudan good and clean governance," tandasnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com