"Usung Caleg Eks Koruptor, Parpol Menegaskan Statusnya sebagai Benalu Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyataan "kami antikorupsi" diumbar, Pakta integritas juga diteken, namun masih saja ada partai politik yang tetap mencalonkan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif 2019.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, hal itu menujukkan bahwa Parpol memang tidak pernah menjadikan agenda anti-korupsi menjadi prioritas.

"Hal serupa juga menunjukkan tumpulnya sensitivitas mereka terhadap kehendak publik pemilih untuk mendapatkan wakil yang berintegritas," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Golkar Sulit Coret Dua Caleg Mantan Koruptor, Ini Alasannya

Padahal, kata dia, normanya jelas. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Parpol juga menyatakan sepaham dalam pakta integritas.

Ia mengatakan, publik ingin agar caleg diisi oleh orang-orang yang bersih, bukan orang-orang justru pernah tersangkut kasus korupsi.

Namun, parpol tetap saja tak ikut norma dan menghiraukan kehendak publik itu.

Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg

Menurut Arif, sikap semacam ini berakar dari pola relasi klientelistik dalam tubuh Parpol, yang mempertukarkan dukungan dengan sumber daya.

Dengan akses sumber daya berlimpah, kata Arif, para mantan koruptor masih dinilai dapat membeli sejumlah dukungan di kalangan elite maupun massa.

"Hal ini berpeluang memperkuat grip kekuasaan Parpol hingga tataran bawah dengan pertanggungjawaban minim," kata dia.

Baca juga: Usung Dua Mantan Koruptor, Golkar Tak Takut Dicap Negatif

Namun tak hanya itu, ucap Arif, sikap itu juga menunjukan lemahnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas beroperasinya Parpol.

Hal ini seakan mengkonfirmasi buruknya rekrutmen dan kaderisasi politik.

"Menegaskan statusnya sebagai benalu politik, yang menjadi beban bagi keberlangsungan demokrasi nasional," ujar Arif.

Menurut dia, kaderisasi dan pendidikan politik menjadi suatu kebutuhan. Pola rekrutmen harus lebih baik dan perlu diikuti penguatan ideologi Parpol.

"Terakhir, Partai membutuhkan komitmen untuk membangun profesionalisme demi perwujudan good and clean governance," tandasnya.