Pejabat KSP Terpilih sebagai Anggota Dewan Dana Hibah OGP-Bank Dunia - Kompas.com

Pejabat KSP Terpilih sebagai Anggota Dewan Dana Hibah OGP-Bank Dunia

Kompas.com - 20/07/2018, 14:00 WIB
Deputi II Staf Kepresidenan Yanuar NugrohoKOMPAS.com/Sabrina Asril Deputi II Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi II Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Yanuar Nugroho terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Dana Hibah Open Government Partnership (OGP)- Bank Dunia.

Pemilihan itu dilaksanakan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global OGP ke-5 di Tbilisi, Georgia, 18 Juli 2018 lalu.

Yanuar dipercaya menjadi perwakilan pemerintah (sebelumnya ditulis mewakili masyarakat sipil) untuk memberikan arahan dalam penggunaan dana hibah OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat.

"Sebuah kehormatan bagi Indonesia dan Kantor Staf Presiden dapat memperoleh kepercayaan besar mengelola dana hibah OGP-Bank Dunia," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui siaran pers resmi, Jumat (20/7/2018).


Baca juga: Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia di KTT OGP di Georgia

Program dana hibah OGP-Bank Dunia ini sendiri sebenarnya baru saja diluncurkan.

Program dana hibah ini dibuat untuk mendukung negara-negara klien Bank Dunia yang menjadi anggota OGP atau berniat menjadi anggota OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya-tanggap pemerintahannya.

Dana hibah itu bersumber dari sejumlah negara, antara lain Perancis sebesar 1,5 juta Euro, Kanada sebesar 4 juta dolar AS, Inggris sebesar 3,5 juta poundsterling dan negara pendonor lain sehingga total dana hibah yang terkumpul mencapai sekitar 12 juta dolar AS.

Pengelolaan dana hibah ini diserahkan ke Trust Fund Council atau Dewan Dana Hibah yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, dua orang dari negara anggota OGP dan seorang perwakilan dari OGP Support Unit.

Yanuar Nugroho dan Aidan Eyakuze adalah perwakilan dari negara anggota OGP.

Yanuar menjelaskan, dana hibah sebesar 12 juta dolar AS itu akan digunakan untuk mendorong sejumlah negara untuk melaksanakan reformasi pemerintahan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).

"Hibah ini juga bisa digunakan untuk membiayai upaya saling-belajar antaranggota OGP," tambah Yanuar.

Meskipun penunjukan untuk duduk dalam Dewan Dana Hibah ini bersifat individu, lanjut Yanuar, namun ini adalah bukti kepercayaan yang begitu besar kepada Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan dana hibah ini. Pada gelombang pertama, ada sembilan organisasi masyarakat sipil yang akan menerima 86 ribu dolar AS selama satu tahun.

Salah satu organisasi masyarakat sipil yang menerima dana itu yakni the Bojonegoro Institute. Organisasi itu akan mendukung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas.



Close Ads X